Pj Gubernur Heru Gelar Coffee Morning, Begini Saran Pengusaha Fransiscus Go
loading...
A
A
A
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar acara coffee morning di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023). Salah satu peserta yang merupakanpengusaha Jakarta, Fransiscus Go, mengapresiasi kegiatan itu.
Fransiscus Go menuturkan bahwa pertemuan tersebut merupakan agenda Heru Budi Hartono dalam rangka diskusi bersama sejumlah tokoh terkait ekonomi bisnis. Ia menilai komunikasi Heru sangat terbuka dan hangat kepada setiap undangan yang hadir.
"Pertemuan tadi merupakan salah satu bentuk komunikasi Pak Pj Gubernur dengan dunia usaha properti dan ritel dalam mereka menjalankan operasional bisnisnya. Tentu disampaikan gambaran umum terkait situasi ekonomi dan daya beli masyarakat dari perspektif ritel, kemampuan belanja, dari awal tahun, event Lebaran dan nantinya ke depan," ujar Frans usai pertemuan.
Penulis sekaligus pemerhati ketenagakerjaan ini mengatakan, perlu adanya kemudahan yang diberikan pemerintah bagi dunia usaha terkait dengan bagaimana menjalankan bisnis (doing business) sesuai dengan kebutuhan pasar hari ini.
"Diperlukan pemahaman atas kesulitan dalam menjalankan bisnis/doing bussines secara mudah, dari perizinan, pajak reklame, dan lain-lain," tegasnya.
Pria yang akrab disapa Frans tersebut melanjutkan, Pemerintah DKI Jakarta mempunyai berbagai macam jenis usaha melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Usaha itujika dijalankan dengan baik maka akan sangat membantu kas pendapatan daerah.
"Juga disampaikan potret mereka terhadap kondisi Pasar Jaya, mengusulkan dikelola secara kerja sama dengan pihak swasta yang kompeten dan atau menempatkan pengelola dengan kemapuan properti, bukan retail, sehingga dapat menjalankan pasar sebagai suatu entiti bisnis properti komersial," katanya.
Frans menuturkan bahwa respons Heru begitu baik dan sangat antusias serta berharap pertemuan informal yang mengusung tema atau permasalahan khusus dan spesifik seperti demikian dapat terus dilaksanakan. Hal ini guna memberikan masukan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Pemprov DKI, khususnya di sektor retail properti.
"Berharap dilanjutkan oleh jajaran untuk memanfaatkan fasilitas rumah dinas yang ada buat pertemuan seperri ini secara konstruktif dan produktif dalam semangat pemahaman dan mencari solusi menarik investasi di dki mengingat posisinya sebagi barometer nasional," tandasnya.
Fransiscus Go menuturkan bahwa pertemuan tersebut merupakan agenda Heru Budi Hartono dalam rangka diskusi bersama sejumlah tokoh terkait ekonomi bisnis. Ia menilai komunikasi Heru sangat terbuka dan hangat kepada setiap undangan yang hadir.
"Pertemuan tadi merupakan salah satu bentuk komunikasi Pak Pj Gubernur dengan dunia usaha properti dan ritel dalam mereka menjalankan operasional bisnisnya. Tentu disampaikan gambaran umum terkait situasi ekonomi dan daya beli masyarakat dari perspektif ritel, kemampuan belanja, dari awal tahun, event Lebaran dan nantinya ke depan," ujar Frans usai pertemuan.
Penulis sekaligus pemerhati ketenagakerjaan ini mengatakan, perlu adanya kemudahan yang diberikan pemerintah bagi dunia usaha terkait dengan bagaimana menjalankan bisnis (doing business) sesuai dengan kebutuhan pasar hari ini.
"Diperlukan pemahaman atas kesulitan dalam menjalankan bisnis/doing bussines secara mudah, dari perizinan, pajak reklame, dan lain-lain," tegasnya.
Pria yang akrab disapa Frans tersebut melanjutkan, Pemerintah DKI Jakarta mempunyai berbagai macam jenis usaha melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Usaha itujika dijalankan dengan baik maka akan sangat membantu kas pendapatan daerah.
"Juga disampaikan potret mereka terhadap kondisi Pasar Jaya, mengusulkan dikelola secara kerja sama dengan pihak swasta yang kompeten dan atau menempatkan pengelola dengan kemapuan properti, bukan retail, sehingga dapat menjalankan pasar sebagai suatu entiti bisnis properti komersial," katanya.
Frans menuturkan bahwa respons Heru begitu baik dan sangat antusias serta berharap pertemuan informal yang mengusung tema atau permasalahan khusus dan spesifik seperti demikian dapat terus dilaksanakan. Hal ini guna memberikan masukan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Pemprov DKI, khususnya di sektor retail properti.
"Berharap dilanjutkan oleh jajaran untuk memanfaatkan fasilitas rumah dinas yang ada buat pertemuan seperri ini secara konstruktif dan produktif dalam semangat pemahaman dan mencari solusi menarik investasi di dki mengingat posisinya sebagi barometer nasional," tandasnya.
(thm)