DPRD Kota Bogor Dukung Perbaikan Sarana Prasarana Sekolah

BOGOR - Rehabilitasi SDN Bantarjati VI Kota Bogor telah selesai dilakukan. Jajaran sekolah, komite sekolah dan LPM se-Bogor Utara pun menggelar tasyakuran dengan mengundang Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri, Sabtu (10/6/2023).

Akhmad Saeful Bakhri bersyukur rehabilitasi SDN Bantarjati VI telah selesai. Pria yang akrab disapa ASB ini berharap, perbaikan sarana dan prasarana ini dapat meningkatkan proses belajar mengajar

“DPRD sangat mengapresiasi langkah dinas pendidikan yang gercep mendata sekolah yang perlu perbaikan untuk segera diintervensi perencanaan dan pembangunannya,” kata ASB.

DPRD Kota Bogor terus mendukung dan mendorong adanya perbaikan unit sekolah di Kota Bogor. Hal itu dibuktikan, dengan sidak yang dilakukan Komisi IV DPRD Kota Bogor yang konsisten dilakukan sejak awal tahun. "Setiap ada aspirasi, langsung kita turun dan tindak lanjut ke Disdik untuk segera diusulkan di anggaran APBD," tegasnya.

Selain itu, Disdik Kota Bogor telah melakukan perencanaan pembangunan yang inovatif terkait tampilan arsitektur bangunan dan penataan lanscape kawasan sekolah dengan melihat kondisi lahan yang ada. Hal itu bisa kita lihat dari pemasangan atap. Di mana saat ini, bahan material yang dipergunakan memakai PVC bukan gypsum.

"Dari segi kekuatan akan tahan lama karena tidak mudah pecah. Penampilannya pun akan menambah estetika ruangan dan antirayap dan air, serta tidak perlu ada biaya pemeliharaan pengecatan," jelasnya.

Selain itu, inovasi perencanaan pada struktur bangunan sekolah terlihat juga pada lantai yang menggunakan granite, bukan keramik pada umumnya. "Semakin elegan dan membuat ruang kelas lebih nyaman. Tentunya dapat mengurangi hawa panas sampai 15%," tuturnya.

ASB juga mengapreasi langkah Disdik Kota Bogor melalui bidang sarprasnya pada tahun ini. Misalnya mereka mendata kondisi sekolah yang sebagian besar telah rusak, baik rusak dan ringan dengan menilai dari faktor usia dan keselamatan siswa.

Belum lagi, sekolah yang prasarananya belum sesuai standar Permendiknas No 24/2007 ini harus menjadi perhatian bersama. "Pembangunan ke arah bangunan bertingkat dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan adalah solusi perencanaan pendidikan," tuturnya.