DPRD DKI Harap LKPD Jakarta Bisa Raih WTP BPK seperti Era Anies
loading...
A
A
A
JAKARTA - DPRD berharap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 bisa kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP ) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Saat era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, LKPD Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih Opini WTP lima kali secara berturut-turut.
“Mudah-mudahan tahun ini sama, karena keberhasilan eksekutif ini keberhasilan legislatif juga,” ujar Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta Khoirudin, dalam keterangannya, Rabu (24/5/2023).
Ia menyebutkan, berdasarkan rapat Bamus DPRD, Rapat Paripurna LKPD akan digelar pada Senin, 29 Mei 2023. Berdasarkan LHP BPK tahun 2021 masih banyak catatan yang harus segera dituntaskan.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta dapat terus memperbaiki kinerja. Seperti meningkatkan pelayanan publik untuk menyejahterakan warga DKI Jakarta.
“Tentu memang banyak catatan di sana sini, wajarlah ya. Setiap tahun kan ada dinamika di masyarakat, dinamika di lingkungan, cuaca dan sebagainya. Tentu harapan saya, semua catatan BPK untuk ditindaklanjuti bersama-sama antara eksekutif dan legislatif, karena kita bersama menjadi pemerintahan daerah harus saling bersinergi,” ucapnya.
Kata dia, DPRD DKI Jakarta juga turut menyusun sejumlah kegiatan kerja pada Rapat Bamus tersebut. Seperti penetapan jadwal sosialisasi penyebarluasan Perda bulan Juni 2023, dan Penetapan jadwal Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati HUT ke-496 Kota Jakarta.
Saat era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, LKPD Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih Opini WTP lima kali secara berturut-turut.
“Mudah-mudahan tahun ini sama, karena keberhasilan eksekutif ini keberhasilan legislatif juga,” ujar Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta Khoirudin, dalam keterangannya, Rabu (24/5/2023).
Ia menyebutkan, berdasarkan rapat Bamus DPRD, Rapat Paripurna LKPD akan digelar pada Senin, 29 Mei 2023. Berdasarkan LHP BPK tahun 2021 masih banyak catatan yang harus segera dituntaskan.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta dapat terus memperbaiki kinerja. Seperti meningkatkan pelayanan publik untuk menyejahterakan warga DKI Jakarta.
“Tentu memang banyak catatan di sana sini, wajarlah ya. Setiap tahun kan ada dinamika di masyarakat, dinamika di lingkungan, cuaca dan sebagainya. Tentu harapan saya, semua catatan BPK untuk ditindaklanjuti bersama-sama antara eksekutif dan legislatif, karena kita bersama menjadi pemerintahan daerah harus saling bersinergi,” ucapnya.
Kata dia, DPRD DKI Jakarta juga turut menyusun sejumlah kegiatan kerja pada Rapat Bamus tersebut. Seperti penetapan jadwal sosialisasi penyebarluasan Perda bulan Juni 2023, dan Penetapan jadwal Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati HUT ke-496 Kota Jakarta.
(thm)