Tahun 2024 Pemprov DKI Dilarang Beli Tanah, Ketua DPRD: Punya Kita Sudah Banyak

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta dilarang menganggarkan pengadaan tanah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024. RKPD 2024 saat ini tengah dibahas DPRD bersama Pemprov DKI.

"Saya minta kepada SKPD, fokus anggaran. Tidak seperti sekarang, semuanya beli (tanah). Beli tanah sudah enggak ada lagi. Tanah kita sudah banyak, itu contoh yang konkret," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023).

Pras menegaskan bahwa Pemprov DKI sudah memiliki banyak lahan tanah. Oleh karena itu, APBD Jakarta lebih baik fokus untuk mengatasi permasalahan banjir, macet, hingga kemiskinan.



"Sekarang kan tanah kita banyak, kita maksimalkan, kita pakai. Yang perlu kita pikirkan sekarang masalah banjir, masalah kemacetan, kemiskinan, ketahanan pangan," ucapnya.

Pras juga berpesan agar APBD 2024 fokus pada pengentasan masalah stunting dan kemiskinan ekstrem. Untuk ini, Pras meminta Pemprov punya data yang benar-benar akurat agar tepat sasaran.



Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, arah pembangunan pada tahun 2024 difokuskan pada peningkatan ketahanan kota melalui penguatan ekonomi dan pemantapan kualitas pelayanan dasar.

Arah kebijakan tersebut sesuai dengan perencanaan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Hal itu disampaikan Heru saat membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 di Balai Kota, Selasa (14/2/2023).

Acara itu dihadiri perwakilan Kementerian/Lembaga, Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, para pakar, perguruan tinggi, organisasi internasional, NGO, dan organisasi kemasyarakatan.

Turut hadir Pj Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Uus Kuswanto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Atika Nur Rahmania, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Arlyana Abubakar, jajaran Wali Kota 5 wilayah dan Bupati Kepulauan Seribu, serta jajaran pimpinan DPRD DKI dan Forkopimda DKI.

Heru menilai Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2024 menjadi kesempatan yang baik bagi Pemprov DKI dan seluruh pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi, bersinergi, sekaligus berbagi masukan.