Tak Ada Anggaran, DKI Fokus Pasarkan Hunian DP Nol Rupiah yang Belum Terjual
loading...
Pemprov DKI Jakarta tahun ini memilih fokus memasarkan hunian DP Nol Rupiah yang belum terjual. Foto: SINDONEWS/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta tahun ini memilih fokus memasarkan hunian DP Nol Rupiah yang belum terjual. Sebab program warisan Anies Baswedan itu tidak lagi dianggarkan di APBD.
Hunian DP Nol Rupiah yang hendak dipasarkan, yakni Nuansa Cilangkap dan Pondok Kelapa tahap dua di Jakarta Timur.
"Untuk 2023, kami targetnya masih memasarkan yang Cilangkap sama yang Pondok Kelapa tahap kedua," ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sarjoko, Senin (30/1/2023).
Menurut Sarjoko, pembangunan hunian baru di 2023 diserahkan kepada pihak ketiga, baik itu melalui BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta.
"Kalau masalah pembangunan (hunian baru DP Nol Rupiah), itu sekali lagi, dalam program hunian terjangkau dengan skema kepemilikan ini, kan pembangunannya oleh mitra. Artinya oleh pengembang, apakah itu BUMN atau BUMD atau swasta," ucapnya.
Sarjoko mendorong agar ada pihak lain yang turut serta dalam penyediaan hunian tersebut.
"Di satu sisi, tentu kami tetap mendorong supaya ada pihak lain yang ikut partisipasi dalam penyediaan hunian tersebut," jelas Sarjoko.
Sebelumnya Sarjoko membeberkan tidak ada lagi anggaran pembangunan rumah DP Nol Rupiah dalam APBD 2023.
Dinas PRKP DKI memang mengusulkan pagu indikatif Rp1,22 triliun yang fokus pada pembangunan dan pengelolaan rumah susun sewa (Rusunawa). Termasuk pembangunan Rusunawa di Jalan Margasatwa, Cilandak, Jakarta Selatan.
"Pagu anggaran indikatif Rp1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP Nol Rupiah," kata Sarjoko.
Hunian DP Nol Rupiah yang hendak dipasarkan, yakni Nuansa Cilangkap dan Pondok Kelapa tahap dua di Jakarta Timur.
"Untuk 2023, kami targetnya masih memasarkan yang Cilangkap sama yang Pondok Kelapa tahap kedua," ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sarjoko, Senin (30/1/2023).
Menurut Sarjoko, pembangunan hunian baru di 2023 diserahkan kepada pihak ketiga, baik itu melalui BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta.
"Kalau masalah pembangunan (hunian baru DP Nol Rupiah), itu sekali lagi, dalam program hunian terjangkau dengan skema kepemilikan ini, kan pembangunannya oleh mitra. Artinya oleh pengembang, apakah itu BUMN atau BUMD atau swasta," ucapnya.
Sarjoko mendorong agar ada pihak lain yang turut serta dalam penyediaan hunian tersebut.
"Di satu sisi, tentu kami tetap mendorong supaya ada pihak lain yang ikut partisipasi dalam penyediaan hunian tersebut," jelas Sarjoko.
Sebelumnya Sarjoko membeberkan tidak ada lagi anggaran pembangunan rumah DP Nol Rupiah dalam APBD 2023.
Dinas PRKP DKI memang mengusulkan pagu indikatif Rp1,22 triliun yang fokus pada pembangunan dan pengelolaan rumah susun sewa (Rusunawa). Termasuk pembangunan Rusunawa di Jalan Margasatwa, Cilandak, Jakarta Selatan.
"Pagu anggaran indikatif Rp1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP Nol Rupiah," kata Sarjoko.
(thm)
Explore More