Kantor Imigrasi Jakarta Pusat Ikrar Netralitas Pegawai di Pemilu 2024
loading...
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat menggelar ikrar netralitas pegawai dalam Pemilu 2024. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat menggelar ikrar netralitas pegawai dan penandatanganan pakta integritas pegawai. Kegiatan dipimpin Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Wahyu Hidayat.
Kepada wartawan, Wahyu mengatakan, hal ini sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-14.KP.05.02 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pemilu 2024.
”Penandatanganan pakta integritas netralitas pegawai ini diwakili oleh pejabat struktural, yaitu Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dan Pegawai dari masing-masing seksi,” kata Wahyu, Rabu (25/1/2023).
Wahyu mengimbau, pegawai Kantor Imigrasi Jakarta Pusat untuk tetap bersikap netral dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada 2024.
”Saya juga berpesan kepada seluruh pegawai Kantor Imigrasi Jakarta Pusat agar bijak menggunakan media sosial. Tidak menggunakan media sosial untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta berita bohong,” pungkasnya.
Kepada wartawan, Wahyu mengatakan, hal ini sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-14.KP.05.02 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pemilu 2024.
”Penandatanganan pakta integritas netralitas pegawai ini diwakili oleh pejabat struktural, yaitu Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dan Pegawai dari masing-masing seksi,” kata Wahyu, Rabu (25/1/2023).
Wahyu mengimbau, pegawai Kantor Imigrasi Jakarta Pusat untuk tetap bersikap netral dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada 2024.
”Saya juga berpesan kepada seluruh pegawai Kantor Imigrasi Jakarta Pusat agar bijak menggunakan media sosial. Tidak menggunakan media sosial untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta berita bohong,” pungkasnya.
(ams)
Explore More