Wacana ERP di Jakarta, Sahroni: Asas Manfaat Harus Diperhatikan
Selasa, 17 Januari 2023 - 21:12 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Foto/Dok SINDOnews
Anggota DPR Ahmad Sahroni mendukung wacana penerapan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di sejumlah jalan di Jakarta. Rencananya, Dishub DKI tengah mengebut pembahasan aturan ERP dengan usulan tarif berkisar Rp5.000-Rp19.000.
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini, penerapan ERP terbukti efektif mengurangi kemacetan di beberapa negara, sehingga sudah saatnya Jakarta yang merupakan kota dengan mobilitas terpadat dapat menerapkan kebijakan ini.
“Saya mendukung untuk diterapkannya aturan jalanan berbayar di ruas jalan tertentu di Jakarta. Karena sistem ERP (electronic road pricing) sudah banyak diterapkan di beberapa negara dan tergolong efektif tekan angka kemacetan,” kata Sahroni, Selasa (17/1/2023).
”Sehingga saya rasa sudah saatnya Jakarta sebagai salah satu kota dengan mobilitas terpadat di dunia untuk terapkan aturan ini. Sebab transportasi menjadi sektor penyumbang polusi terbesar di Jakarta,” sambungnya.
Di sisi lain, Sahroni meminta fasilitas yang disediakan harus memadai atau beanfaat bagi masyarakat. Politisi Nasdem ini tidak ingin ketika peraturan sudah diterapkan, masyarakat sudah membayar, tapi manfaat yang dirasakan tidak maksimal.
“Pokoknya berapa harga yang dipatok, hasil atau imbal balik yang didapatkan masyarakat harus berimbang. Jangan sampai sudah berbayar tapi jalanannya masih rusak dan aspal jelek. Jadi asas kebermanfaatannya harus dikaji dan diperhatikan,” tegasnya.
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini, penerapan ERP terbukti efektif mengurangi kemacetan di beberapa negara, sehingga sudah saatnya Jakarta yang merupakan kota dengan mobilitas terpadat dapat menerapkan kebijakan ini.
“Saya mendukung untuk diterapkannya aturan jalanan berbayar di ruas jalan tertentu di Jakarta. Karena sistem ERP (electronic road pricing) sudah banyak diterapkan di beberapa negara dan tergolong efektif tekan angka kemacetan,” kata Sahroni, Selasa (17/1/2023).
”Sehingga saya rasa sudah saatnya Jakarta sebagai salah satu kota dengan mobilitas terpadat di dunia untuk terapkan aturan ini. Sebab transportasi menjadi sektor penyumbang polusi terbesar di Jakarta,” sambungnya.
Di sisi lain, Sahroni meminta fasilitas yang disediakan harus memadai atau beanfaat bagi masyarakat. Politisi Nasdem ini tidak ingin ketika peraturan sudah diterapkan, masyarakat sudah membayar, tapi manfaat yang dirasakan tidak maksimal.
“Pokoknya berapa harga yang dipatok, hasil atau imbal balik yang didapatkan masyarakat harus berimbang. Jangan sampai sudah berbayar tapi jalanannya masih rusak dan aspal jelek. Jadi asas kebermanfaatannya harus dikaji dan diperhatikan,” tegasnya.
(ams)
tulis komentar anda