Pj Gubernur DKI Bakal Kucurkan Subsidi Air Bersih ke Masyarakat
Selasa, 15 November 2022 - 00:22 WIB
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal memberikan subsidi atau dana Public Service Obligation (PSO) air bersih kepada masyarakat. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal memberikan subsidi atau dana Public Service Obligation (PSO) air bersih kepada masyarakat. Tujuannya untuk menumbuhkan kepedulian agar masyarakat memahami pentingnya air bersih dalam kehidupan.
Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) Pasal 6 yang menjelaskan negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.
Kendati demikian, Heru tidak merinci besaran PSO yang akan dikucurkan untuk meningkatkan layanan air bersih di Jakarta. "Kebijakan subsidi air bersih tujuannya antara lain untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat agar memahami kebutuhan air bersih bagi kehidupan. Dan yang utama mendukung program layanan air bersih bagi warga Kota Jakarta. Pemerintah hadir untuk memberikan hak dasar dalam hal ini hak atas air baik di daratan Jakarta maupun Kepulauan Seribu," kata Heru saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara 'Roundtable Discussion' di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2022).
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menambahkan terwujudnya akses air bersih dapat menjaga kedaulatan air di Ibu Kota. Heru mengajak masyarakat untuk menghargai dan menjaga kelestarian air bersih.
"Dengan terwujudnya akses air bersih dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat Jakarta maka kedaulatan air di Jakarta akan terjaga dari waktu ke waktu. Kita hargai air bersih sebagai karunia dari Allah SWT kita jaga kelestarian keberlangsungannya, kita wujudkan tarif yang setara, serta kualitas hidup yang merata," ucap Heru.
Sementara itu Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri pada BP BUMD DKI Jakarta, Thomas mengatakan pemerintah berencana membangun beberapa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan total investasi Rp23,80 triliun dari 2023 sampai 2027. Rincian SPAM yang dibangun adalah Jatiluhur I (area Cilincing dan Pondok Kopi) dan Karian Serpong (area Semanan) tahap satu 2023-2024 mencapai Rp2,10 triliun.
Kemudian Jatiluhur I (area Kanal Banjir Timur) dan Karian Serpong (area Semanan dan Pegadungan) tahap dua 2023-2027 sebesar Rp13,8 triliun. Kemudian SPAM internal DKI Jakarta kawasan hulu dan hilir di Buaran III dan Pesanggrahan-Ciliwung sebesar Rp 8,32 triliun (2023-2027). “Teman-teman bisa dilihat kebutuhan investasi Rp2,1 triliun untuk Jatiluhur I tahap satu akan dibiayai melalui APBN,” ujar Thomas.
Sementara untuk Jatiluhur tahap dua, skema pembiyaannya melalui bundling dan telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Moya Indonesia. Sedangkan untuk SPAM internal DKI Jakarta, untuk pembangunan di Buaran III menggunakan skema pembiayaan bundling, serta SPAM Pesanggrahan Ciliwung kini dalam pelaksanaan manajemen konstruksi yang dibiayai oleh penyertaan modal daerah (PMD) DKI Jakarta.
Thomas menilai, skema pembiayaan bundling dapat mengakselerasi pembangunan SPAM di Ibu Kota dengan target 2030 mendatang. Kelebihan skema bundling adalah kontinuitas penyediaan air minum, 100 persen cakupan pelayanan SPAM, peningkatan layanan pelanggan, mencegah penurunan muka tanah (land subsidence) dan pencapaian target SDGs.
“Untuk skema bundling nantinya PAM Jaya dapat melakukan pembelian terhadap proyek, memiliki hak akses karena aset kerja sama dimiliki dan dikuasai oleh PAM Jaya, serta memiliki hak untuk menghentikan kerja sama dan melakukan step in,” tuturnya.
Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) Pasal 6 yang menjelaskan negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.
Kendati demikian, Heru tidak merinci besaran PSO yang akan dikucurkan untuk meningkatkan layanan air bersih di Jakarta. "Kebijakan subsidi air bersih tujuannya antara lain untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat agar memahami kebutuhan air bersih bagi kehidupan. Dan yang utama mendukung program layanan air bersih bagi warga Kota Jakarta. Pemerintah hadir untuk memberikan hak dasar dalam hal ini hak atas air baik di daratan Jakarta maupun Kepulauan Seribu," kata Heru saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara 'Roundtable Discussion' di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2022).
Baca Juga
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menambahkan terwujudnya akses air bersih dapat menjaga kedaulatan air di Ibu Kota. Heru mengajak masyarakat untuk menghargai dan menjaga kelestarian air bersih.
"Dengan terwujudnya akses air bersih dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat Jakarta maka kedaulatan air di Jakarta akan terjaga dari waktu ke waktu. Kita hargai air bersih sebagai karunia dari Allah SWT kita jaga kelestarian keberlangsungannya, kita wujudkan tarif yang setara, serta kualitas hidup yang merata," ucap Heru.
Sementara itu Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri pada BP BUMD DKI Jakarta, Thomas mengatakan pemerintah berencana membangun beberapa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan total investasi Rp23,80 triliun dari 2023 sampai 2027. Rincian SPAM yang dibangun adalah Jatiluhur I (area Cilincing dan Pondok Kopi) dan Karian Serpong (area Semanan) tahap satu 2023-2024 mencapai Rp2,10 triliun.
Kemudian Jatiluhur I (area Kanal Banjir Timur) dan Karian Serpong (area Semanan dan Pegadungan) tahap dua 2023-2027 sebesar Rp13,8 triliun. Kemudian SPAM internal DKI Jakarta kawasan hulu dan hilir di Buaran III dan Pesanggrahan-Ciliwung sebesar Rp 8,32 triliun (2023-2027). “Teman-teman bisa dilihat kebutuhan investasi Rp2,1 triliun untuk Jatiluhur I tahap satu akan dibiayai melalui APBN,” ujar Thomas.
Sementara untuk Jatiluhur tahap dua, skema pembiyaannya melalui bundling dan telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Moya Indonesia. Sedangkan untuk SPAM internal DKI Jakarta, untuk pembangunan di Buaran III menggunakan skema pembiayaan bundling, serta SPAM Pesanggrahan Ciliwung kini dalam pelaksanaan manajemen konstruksi yang dibiayai oleh penyertaan modal daerah (PMD) DKI Jakarta.
Thomas menilai, skema pembiayaan bundling dapat mengakselerasi pembangunan SPAM di Ibu Kota dengan target 2030 mendatang. Kelebihan skema bundling adalah kontinuitas penyediaan air minum, 100 persen cakupan pelayanan SPAM, peningkatan layanan pelanggan, mencegah penurunan muka tanah (land subsidence) dan pencapaian target SDGs.
“Untuk skema bundling nantinya PAM Jaya dapat melakukan pembelian terhadap proyek, memiliki hak akses karena aset kerja sama dimiliki dan dikuasai oleh PAM Jaya, serta memiliki hak untuk menghentikan kerja sama dan melakukan step in,” tuturnya.
(cip)
tulis komentar anda