Rumah DP 0 Rupiah Tak Masuk RAPBD 2023, Heru: Itu Business to Business
Jum'at, 04 November 2022 - 14:09 WIB
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Foto: MPI/Muhammad Refi Sandi
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan proses pembangunan Rumah DP Nol Rupiah peninggalan Anies Baswedan tetap berjalan melalui proses business to businessatau B2B melalui Sarana Jaya. Diketahui Pemprov DKI melalui TAPD tidak mengusulkan pembangunan hunian DP Nol Rupiah dalam RAPBD 2023.
"Itu kan business to business kan, Sarana Jaya, tetap jalan," kata Heru di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022).
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sarjoko membeberkan tidak ada lagi anggaran pembangunan rumah DP Nol Rupiah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
"Bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP nol," kata Sarjoko dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa 1 November 2022 malam.
Sarjoko menambahkan, Dinas PRKP DKI mengusulkan pagu indikatif Rp1,22 triliun yang fokus pada pembangunan dan pengelolaan rumah susun sewa (Rusunawa). Termasuk pembangunan Rusunawa di Jalan Margasatwa, Cilandak, Jakarta Selatan.
"Dari pagu tersebut kami rencanakan memanfaatkan seperti yang disampaikan pak Asbang, berkaitan dengan bagaimana kita siapkan hunian untuk antisipasi pelaksanaan penataan kali Ciliwung. Pertama adalah pembangunan rusun Di jalan margasatwa," ucap Sarjoko.
"Itu kan business to business kan, Sarana Jaya, tetap jalan," kata Heru di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022).
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sarjoko membeberkan tidak ada lagi anggaran pembangunan rumah DP Nol Rupiah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
"Bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP nol," kata Sarjoko dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa 1 November 2022 malam.
Sarjoko menambahkan, Dinas PRKP DKI mengusulkan pagu indikatif Rp1,22 triliun yang fokus pada pembangunan dan pengelolaan rumah susun sewa (Rusunawa). Termasuk pembangunan Rusunawa di Jalan Margasatwa, Cilandak, Jakarta Selatan.
"Dari pagu tersebut kami rencanakan memanfaatkan seperti yang disampaikan pak Asbang, berkaitan dengan bagaimana kita siapkan hunian untuk antisipasi pelaksanaan penataan kali Ciliwung. Pertama adalah pembangunan rusun Di jalan margasatwa," ucap Sarjoko.
(mhd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda