Pemprov DKI Tidak Anggarkan Rumah DP Nol Rupiah pada APBD 2023
Rabu, 02 November 2022 - 14:15 WIB
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PRKP memastikan tidak ada anggaran untuk pembangunan rumah DP Nol Rupiah pada APBD 2023. Foto: Ilustrasi/SINDOnews
BOGOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) memastikan tidak ada anggaran untuk pembangunan rumah DPNolRupiah pada APBD 2023 . Sekadar diketahui, Rumah DP Nol Rupiah merupakan program mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
"Bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP nol," kata Kepala PRKP DKI Jakarta Sarjoko dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa 1 November 2022 malam.
Sarjoko menambahkan, Dinas PRKP DKI mengusulkan pagu indikatif Rp1,22 triliun yang fokus pada pembangunan dan pengelolaan rumah susun sewa (Rusunawa). Termasuk pembangunan Rusunawa di Jalan Margasatwa, Cilandak, Jakarta Selatan.
"Dari pagu tersebut kami rencanakan memanfaatkan seperti yang disampaikan Pak Asbang, berkaitan dengan bagaimana kita siapkan hunian untuk antisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung. Pertama adalah pembangunan rusun di Jalan Margasatwa," ucap Sarjoko.
"Rencana akan kita bangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak tiga tower atau kurang lebih 675 unit dengan kebutuhan anggaran, kebetulan perencanaan gunakan konsep green building dengan besaran kebutuhan anggaran Rp544 miliar. Dengan pegalokasian pada 2023 sebanyak Rp217 milliar dan pada 2024 Rp326 milliar," tambahnya.
Lebih lanjut, Sarjoko mengatakan sebagai prioritas selanjutnya yakni penataan 220 RW kumuh. "Kegiatan prioritas selanjutnya adalah penataan permukiman khususnya RW kumuh yang dilakukan temen-temen Sudin (Suku Dinas) berkaitan dengan pelaksanaan penataan RW kumuh pada 220 RW yang sudah dilakulan dan ini adalah dalam upaya menuntaskan lingkup pekerjaan dan juga sekaligus melakukan perencanaan awal untuk kegiatan CIP (Collaborative Implementation Program) pada 2024," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Pemprov DKI untuk fokus dalam pembangunan rusunawa dibandingkan membangun rumah DP Nol Rupiah. Diketahui Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp1,22 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan.
Hal itu disampaikan oleh Gembong dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI bersama Eksekutif yang membahas rancangan KUA-PPAS APBD 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa 1 November 2022.
Gembong merespons paparan dari Kepala Bappeda DKI Jakarta Atikah Nur Rahma menjelaskan postur rancangan KUA-PPAS APBD 2023. Diketahui angka Rp1,22 triliun merupakan hasil restruktur dari nominal sebelumnya sebesar Rp1,46 triliun.
"Kepada Kepala Dinas Perumahan. Paparan dari Bu Bappeda alokasi anggaran untuk perumahan sekitar Rp1,2 triliun. Dari Rp1,2 triliun itu peruntukannya apakah untuk DP Nol atau perumahan rusun sewa?" tanya Gembong.
"Bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP nol," kata Kepala PRKP DKI Jakarta Sarjoko dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa 1 November 2022 malam.
Sarjoko menambahkan, Dinas PRKP DKI mengusulkan pagu indikatif Rp1,22 triliun yang fokus pada pembangunan dan pengelolaan rumah susun sewa (Rusunawa). Termasuk pembangunan Rusunawa di Jalan Margasatwa, Cilandak, Jakarta Selatan.
"Dari pagu tersebut kami rencanakan memanfaatkan seperti yang disampaikan Pak Asbang, berkaitan dengan bagaimana kita siapkan hunian untuk antisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung. Pertama adalah pembangunan rusun di Jalan Margasatwa," ucap Sarjoko.
"Rencana akan kita bangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak tiga tower atau kurang lebih 675 unit dengan kebutuhan anggaran, kebetulan perencanaan gunakan konsep green building dengan besaran kebutuhan anggaran Rp544 miliar. Dengan pegalokasian pada 2023 sebanyak Rp217 milliar dan pada 2024 Rp326 milliar," tambahnya.
Lebih lanjut, Sarjoko mengatakan sebagai prioritas selanjutnya yakni penataan 220 RW kumuh. "Kegiatan prioritas selanjutnya adalah penataan permukiman khususnya RW kumuh yang dilakukan temen-temen Sudin (Suku Dinas) berkaitan dengan pelaksanaan penataan RW kumuh pada 220 RW yang sudah dilakulan dan ini adalah dalam upaya menuntaskan lingkup pekerjaan dan juga sekaligus melakukan perencanaan awal untuk kegiatan CIP (Collaborative Implementation Program) pada 2024," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Pemprov DKI untuk fokus dalam pembangunan rusunawa dibandingkan membangun rumah DP Nol Rupiah. Diketahui Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp1,22 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan.
Hal itu disampaikan oleh Gembong dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI bersama Eksekutif yang membahas rancangan KUA-PPAS APBD 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa 1 November 2022.
Gembong merespons paparan dari Kepala Bappeda DKI Jakarta Atikah Nur Rahma menjelaskan postur rancangan KUA-PPAS APBD 2023. Diketahui angka Rp1,22 triliun merupakan hasil restruktur dari nominal sebelumnya sebesar Rp1,46 triliun.
"Kepada Kepala Dinas Perumahan. Paparan dari Bu Bappeda alokasi anggaran untuk perumahan sekitar Rp1,2 triliun. Dari Rp1,2 triliun itu peruntukannya apakah untuk DP Nol atau perumahan rusun sewa?" tanya Gembong.
(mhd)
tulis komentar anda