Berikut Lima Fakta vs Katanya Tentang Formula E
Rabu, 29 September 2021 - 14:49 WIB
"Akibat pandemi, dilakukan review ulang atas semua kerja sama Formula E di semua kota. Hasilnya periode pelaksanaan disesuaikan tiga tahun, yaitu 2022, 2023 dan 2024. Tiga tahun merupakan waktu yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan dampak ekonomi," jelasnya.
3. Katanya komitmen fee Rp2,3 Triliun dan biaya pelaksanaan Rp4,4 Triliun.
Faktanya, komitmen fee adalah Rp560 Miliar dan bukan hanya untuk tahun pertama, tapi untuk semua tahun penyelenggaraan. Pembiayaan berasal dari APBD 2019 sebelum adanya pandemi 2020. Kegiatan Formula E ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan menjadi Perda No 7 Tahun 2019.
Kegiatan Formula E tidak ditetapkan dalam peraturan Gubernur secara Independen. Artinya, disepakati oleh DPRD dan eksekutif. "Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk pelaksanaan Formula E, baik untuk 2022, 2023 dan 2024," tuturnya. (Baca juga; Ariza Pastikan Jakarta Tetap Gelar Balapan Formula E pada 2022 )
4. Katanya biaya sebesar Rp 560 Miliar bisa digunakan untuk pendidikan, penanggulangan COVID-19 dan lain-lain.
Faktanya, tidak betul pelaksanaan Formula E mengabaikan anggaran di sektor lain. Bahkan pembayaran sudah lunas-tuntas pada tahun 2019. Penyusunan anggaran mempertimbangkan keseimbangan seluruh aspek dan jangka waktu target pendek, menengah ataupun panjang.
"Dinas pendidikan, penanganan COVID-19 dan lain-lain tetap mendapatkan prioritas dan dipenuhi secara memadai. Bahkan dalam penanganan COVID-19, DKI merupakan yang terbaik di Indonesia. Terkait vaksinasi, Jakarta merupakan salah satu kota yang paling sukses di dunia," paparnya.
5. Katanya, Penyelenggaraan Formula E melebihi masa jabatan Gubernur,
Faktanya anggaran yang dibayarkan oleh Pemprov DKI hanyalah komitmen fee awal saja yang telah dibayarkan pada tahun 2019, selanjutnya akan dilaksanakan oleh JAkpro selaku BUMD secara murni B to B, melalui sponsorship.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
3. Katanya komitmen fee Rp2,3 Triliun dan biaya pelaksanaan Rp4,4 Triliun.
Faktanya, komitmen fee adalah Rp560 Miliar dan bukan hanya untuk tahun pertama, tapi untuk semua tahun penyelenggaraan. Pembiayaan berasal dari APBD 2019 sebelum adanya pandemi 2020. Kegiatan Formula E ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan menjadi Perda No 7 Tahun 2019.
Kegiatan Formula E tidak ditetapkan dalam peraturan Gubernur secara Independen. Artinya, disepakati oleh DPRD dan eksekutif. "Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk pelaksanaan Formula E, baik untuk 2022, 2023 dan 2024," tuturnya. (Baca juga; Ariza Pastikan Jakarta Tetap Gelar Balapan Formula E pada 2022 )
4. Katanya biaya sebesar Rp 560 Miliar bisa digunakan untuk pendidikan, penanggulangan COVID-19 dan lain-lain.
Faktanya, tidak betul pelaksanaan Formula E mengabaikan anggaran di sektor lain. Bahkan pembayaran sudah lunas-tuntas pada tahun 2019. Penyusunan anggaran mempertimbangkan keseimbangan seluruh aspek dan jangka waktu target pendek, menengah ataupun panjang.
"Dinas pendidikan, penanganan COVID-19 dan lain-lain tetap mendapatkan prioritas dan dipenuhi secara memadai. Bahkan dalam penanganan COVID-19, DKI merupakan yang terbaik di Indonesia. Terkait vaksinasi, Jakarta merupakan salah satu kota yang paling sukses di dunia," paparnya.
5. Katanya, Penyelenggaraan Formula E melebihi masa jabatan Gubernur,
Faktanya anggaran yang dibayarkan oleh Pemprov DKI hanyalah komitmen fee awal saja yang telah dibayarkan pada tahun 2019, selanjutnya akan dilaksanakan oleh JAkpro selaku BUMD secara murni B to B, melalui sponsorship.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
(wib)
tulis komentar anda