Hasil Reses Anggota DPRD DKI, Banyak Warga Tidak Menginginkan Formula E Digelar di Jakarta
Jum'at, 10 September 2021 - 23:01 WIB
Anggota DPRD DKI Hardiyanto Kenneth menyebutkan banyak warga tidak setuju dengan rencana perhelatan balapanFormula E yang akan digelar di Jakarta. Foto: SINDOnews/Dok
JAKARTA - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyebutkan banyak warga tidak setuju dengan rencana perhelatan balapan mobil listrik Formula E yang akan digelar di Jakarta. Sebab warga sangat mengharapkan bantuan dari Pemprov DKI karena terdampak pandemi Covid-19.
"Hasil reses saya kemarin, saya tanya ke warga apakah mendukung pelaksanaan Balapan Formula E di Jakarta? Jawaban warga, rata-rata mereka tidak menginginkan adanya acara tersebut, karena sama sekali tidak ada dampak positifnya bagi mereka. Mereka lebih memilih agar uang untuk Balapan Formula E dikembalikan dan disalurkan kepada warga kesusahan yang terdampak langsung pandemi ini," ujar Kenneth dalam keterangannya, Jumat (10/9/2021).
Pria yang akrab disapa Kent itu mempertanyakan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kerap absen menghadiri rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun 2020. Bahkan Anies tidak hanya sekali abesn dalam rapat soal anggaran tersebut.
"Kami mempertanyakan Gubernur Anies yang tidak pernah hadir dalam paripurna, padahal pembahasan P2APBD sangat sakral, kenapa selalu diwakilkan wagub," kata Kent.
Padahal, lanjut Kent, ada beberapa hal yang harus dipertanyakan kepada orang nomor satu di Pemprov DKI itu, seperti kelebihan bayar yang kerap terjadi, dan ketidakjelasan penyelenggaraan Balapan Formula E yang digadang-gadang tetap digelar pada 2022 mendatang.
"Sebagai gubernur seharusnya Anies wajib hadir dalam paripurna tersebut, apalagi dalam perihal pengesahan Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD ini, dan bisa juga menjelaskan perihal beberapa permasalahan yang saat ini mendera dirinya. Seperti kelebihan pembayaran kerap terjadi di dalam anggaran Pemprov DKI. Kalau realitanya seperti ini terkesan sekali bahwa Anies menghindar," tutur Anggota Komisi D itu.
Menurut Kent, jika alasan menggelar Balapan Formula E agar Jakarta go publik atau dikenal di seluruh dunia, itu tidak masuk akal. Pasalnya, Jakarta tidak butuh pengakuan dalam kondisi kesusahan ekonomi seperti sekarang ini.
"Hasil reses saya kemarin, saya tanya ke warga apakah mendukung pelaksanaan Balapan Formula E di Jakarta? Jawaban warga, rata-rata mereka tidak menginginkan adanya acara tersebut, karena sama sekali tidak ada dampak positifnya bagi mereka. Mereka lebih memilih agar uang untuk Balapan Formula E dikembalikan dan disalurkan kepada warga kesusahan yang terdampak langsung pandemi ini," ujar Kenneth dalam keterangannya, Jumat (10/9/2021).
Pria yang akrab disapa Kent itu mempertanyakan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kerap absen menghadiri rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun 2020. Bahkan Anies tidak hanya sekali abesn dalam rapat soal anggaran tersebut.
"Kami mempertanyakan Gubernur Anies yang tidak pernah hadir dalam paripurna, padahal pembahasan P2APBD sangat sakral, kenapa selalu diwakilkan wagub," kata Kent.
Padahal, lanjut Kent, ada beberapa hal yang harus dipertanyakan kepada orang nomor satu di Pemprov DKI itu, seperti kelebihan bayar yang kerap terjadi, dan ketidakjelasan penyelenggaraan Balapan Formula E yang digadang-gadang tetap digelar pada 2022 mendatang.
"Sebagai gubernur seharusnya Anies wajib hadir dalam paripurna tersebut, apalagi dalam perihal pengesahan Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD ini, dan bisa juga menjelaskan perihal beberapa permasalahan yang saat ini mendera dirinya. Seperti kelebihan pembayaran kerap terjadi di dalam anggaran Pemprov DKI. Kalau realitanya seperti ini terkesan sekali bahwa Anies menghindar," tutur Anggota Komisi D itu.
Menurut Kent, jika alasan menggelar Balapan Formula E agar Jakarta go publik atau dikenal di seluruh dunia, itu tidak masuk akal. Pasalnya, Jakarta tidak butuh pengakuan dalam kondisi kesusahan ekonomi seperti sekarang ini.
tulis komentar anda