Tolak Revisi RPJMD, PDIP Sebut Gubernur Anies Tidak Fokus
Senin, 02 Agustus 2021 - 21:20 WIB
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mengajukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dalam sidang paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/8/2021). Fraksi PDIP sebagai pemilik suara terbanyak secara tegas menolak perubahan tersebut.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, perubahan RPJMD yang diajukan Pemprov DKI itu merupakan dalih atau alasan tidak tercapainya target dalam pelaksanaannya. "Kenapa RPJMD mau diubah? Wong banyak target program unggulan gubernur tidak tercapai, bahkan sebelum pandemi, tiga tahun menjabat realisasinya jauh dari target," ujar Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/8/2021).
Baca juga: Sentilan PDIP untuk Anies dan Riza Patria Soal Vaksinasi Capai Target 7,5 Juta Jiwa
Saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memiliki banyak program unggulan untuk masyarakat Jakarta seperti program Rumah DP 0, OKE OCE, naturalisasi sungai, dan sebagainya yang dituangkan dalam RPJMD. Namun, dalam pelaksanaannya program tersebut di RPJMD banyak yang tidak sesuai target.
Menurutnya, hal itu akibat Anies tidak fokus dalam bekerja dan tidak mempunyai skala prioritas dalam merancang program kerja. "DP 0 targetnya 250 ribu, yang terbangun cuma 2.764, OKE-OCE yang katanya diberi modal dicariin pembeli lalu ujug-ujug berubah jadi Jakpreneur, sampai tahap pendanaan hanya 1.064 peserta, naturalisasi sungai apalagi, ada seujung kuku yang sudah selesai?" kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu.
Fraksi PDIP meminta Pemprov DKI untuk segera mengajukan Raperda APBD Perubahan 2021, menyusun RKPD tahun anggaran 2022, KUA-PPAS dan RAPBD tahun 2022 dengan tetap mengacu kepada RPJMD 2017-2022 Perda Nomor 1 Tahun 2018.
Baca juga: Masuk Cagar Budaya, Pemprov DKI Lakukan Revitalisasi GPIB Immanuel Secara Hati-hati
Gembong berpesan Pemprov DKI dan Gubernur jangan terlena dengan turunnya kasus aktif Covid-19 dan turunnya BOR (Bed Occupancy Rate) rumah sakit di DKI Jakarta. "Jangan terlena seakan Covid sudah selesai, cakupan vaksinasi di beberapa kecamatan masih di bawah 40% seperti di Cakung, Ciracas, Duren Sawit, harusnya Pemprov DKI turun dan ajak warga yang belum divaksin," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Pemprov DKI mengajukan revisi RPJMD 2017-2022. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, perubahan RPJMD diusulkan lantaran ekonomi Jakarta mengalami kontraksi selama pandemi Covid-19.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, perubahan RPJMD yang diajukan Pemprov DKI itu merupakan dalih atau alasan tidak tercapainya target dalam pelaksanaannya. "Kenapa RPJMD mau diubah? Wong banyak target program unggulan gubernur tidak tercapai, bahkan sebelum pandemi, tiga tahun menjabat realisasinya jauh dari target," ujar Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/8/2021).
Baca juga: Sentilan PDIP untuk Anies dan Riza Patria Soal Vaksinasi Capai Target 7,5 Juta Jiwa
Saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memiliki banyak program unggulan untuk masyarakat Jakarta seperti program Rumah DP 0, OKE OCE, naturalisasi sungai, dan sebagainya yang dituangkan dalam RPJMD. Namun, dalam pelaksanaannya program tersebut di RPJMD banyak yang tidak sesuai target.
Menurutnya, hal itu akibat Anies tidak fokus dalam bekerja dan tidak mempunyai skala prioritas dalam merancang program kerja. "DP 0 targetnya 250 ribu, yang terbangun cuma 2.764, OKE-OCE yang katanya diberi modal dicariin pembeli lalu ujug-ujug berubah jadi Jakpreneur, sampai tahap pendanaan hanya 1.064 peserta, naturalisasi sungai apalagi, ada seujung kuku yang sudah selesai?" kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu.
Fraksi PDIP meminta Pemprov DKI untuk segera mengajukan Raperda APBD Perubahan 2021, menyusun RKPD tahun anggaran 2022, KUA-PPAS dan RAPBD tahun 2022 dengan tetap mengacu kepada RPJMD 2017-2022 Perda Nomor 1 Tahun 2018.
Baca juga: Masuk Cagar Budaya, Pemprov DKI Lakukan Revitalisasi GPIB Immanuel Secara Hati-hati
Gembong berpesan Pemprov DKI dan Gubernur jangan terlena dengan turunnya kasus aktif Covid-19 dan turunnya BOR (Bed Occupancy Rate) rumah sakit di DKI Jakarta. "Jangan terlena seakan Covid sudah selesai, cakupan vaksinasi di beberapa kecamatan masih di bawah 40% seperti di Cakung, Ciracas, Duren Sawit, harusnya Pemprov DKI turun dan ajak warga yang belum divaksin," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Pemprov DKI mengajukan revisi RPJMD 2017-2022. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, perubahan RPJMD diusulkan lantaran ekonomi Jakarta mengalami kontraksi selama pandemi Covid-19.
(jon)
tulis komentar anda