Kemendagri: Anggaran Jaring Pengaman Sosial di DKI Tertinggi di Indonesia
Senin, 13 April 2020 - 14:13 WIB
DKI Jakarta menjadi provinisi tertinggi di Indonesia yang mengalokasi anggaran jaring pengaman sosial.Foto/SINDOphoto/Ilustrasi.dok
JAKARTA - Dari data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagian besar pemerintah daerah (pemda) telah melakukan sejumlah realokasi. Dimana dari total anggaran realokasi sebesar Rp55 triliun, Rp23,55 triliun di antaranya dialokasikan untuk program jaring pengaman sosial.
Plt Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, alokasi jaring pengaman sosial tersebut berasal dari tiga pos belanja. Dimana dari alokasi pos kegiatan seperti rapat, seminar ataupun perjalan dinas sebesar Rp203 triliun.“Dari alokasi hibah/bansos sebesar Rp14,37 trilun. Dari alokasi pada belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp7,14 triliun,” kata Ardian melalui siaran persnya, Senin (13/4/2020).
Dia menuturkan, daerah yang mengalokasikan anggaran tertinggi untuk jaring pengaman sosial adalah DKI Jakarta. Dimana alokasi anggarannya mencapai Rp6,57 triliun.
“Terdapat 405 daerah yang sudah menganggarkan, 137 daerah belum melaporkan untuk penyediaan jaring pengaman sosial. Padahal ini penting untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat,” tuturnya.
Ardian melanjutkan, adapun lima provinsi yang belum melaporkan untuk jaring pengamanan sosial, yakni Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat. Selain itu ada 98 kota/kabupaten lainnya juga belum melaporkan alokasi anggaran jaring pengaman sosial.
“Kami akan terus pantau, karena jangan sampai masih ada provinsi yang belum menganggarkan, nanti khawatir diikuti oleh pemerintah kabupatane/kota di bawahnya. Sehingga kami harapkan seluruh Pemda di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk segera melaksanakan Instruksi Mendagri ini, karena ini dibutuhkan kerja bersama, sinergi, untuk melindungi masyarakat,” ucapnya.
Plt Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, alokasi jaring pengaman sosial tersebut berasal dari tiga pos belanja. Dimana dari alokasi pos kegiatan seperti rapat, seminar ataupun perjalan dinas sebesar Rp203 triliun.“Dari alokasi hibah/bansos sebesar Rp14,37 trilun. Dari alokasi pada belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp7,14 triliun,” kata Ardian melalui siaran persnya, Senin (13/4/2020).
Dia menuturkan, daerah yang mengalokasikan anggaran tertinggi untuk jaring pengaman sosial adalah DKI Jakarta. Dimana alokasi anggarannya mencapai Rp6,57 triliun.
“Terdapat 405 daerah yang sudah menganggarkan, 137 daerah belum melaporkan untuk penyediaan jaring pengaman sosial. Padahal ini penting untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat,” tuturnya.
Ardian melanjutkan, adapun lima provinsi yang belum melaporkan untuk jaring pengamanan sosial, yakni Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat. Selain itu ada 98 kota/kabupaten lainnya juga belum melaporkan alokasi anggaran jaring pengaman sosial.
“Kami akan terus pantau, karena jangan sampai masih ada provinsi yang belum menganggarkan, nanti khawatir diikuti oleh pemerintah kabupatane/kota di bawahnya. Sehingga kami harapkan seluruh Pemda di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk segera melaksanakan Instruksi Mendagri ini, karena ini dibutuhkan kerja bersama, sinergi, untuk melindungi masyarakat,” ucapnya.
(hab)
tulis komentar anda