Sudah 103 Perusahaan di Jakarta Disegel Selama PPKM Darurat
Rabu, 07 Juli 2021 - 15:01 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus saat memberi keterangan pada wartawan, Rabu (7/7/2021). SINDOnews/Ari Sandita Murti
JAKARTA - Polri-TNI dan Pemerintah Daerah menggelar Operasi Yustisi sejak diberlakukannya PPKM Darurat di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Hasilnya, ada 103 perusahaan yang ditindak dan dilakukan penyegelan .
"Hasil Operasi Yustisi bersama TNI dan pemerintah daerah, ada 103 perusahaan yang nonesensial dan nonkritikal berhasil ditindak serta disegel sementara oleh pemda," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus pada wartawan, Rabu (7/7/2021). (Baca juga; PPKM Darurat, Polisi Awasi Ketat Lokasi Kuliner di Pademangan )
Menurut dia, Operasi Yustisi itu dipimpin oleh Pemerintah Daerah, sedangkan Polisi dan TNI hanya memberikan pendampingan saja. Untuk itu, cara bertindak dalam operasi tersebut juga melalui teguran tertulis, sanksi sosial, hingga sanksi denda lantaran dasarnya menggunakan Pergub dan Perda. (Baca juga; Bima Arya: PPKM Darurat Tak Mampu Cukupi Kebutuhan Sehari-hari )
Meskipun begitu, polisi tetap berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah untuk menelusuri apakah ada tindakan pidana yang dilakukan perusahaan tersebut. Polisi pun meminta pada masyarakat, khususnya perusahaan di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk tutup atau mempekerjakan karyawannya di rumah saja alias WFH.
"Kalau Satgas Operasi Yustisisi ini dipimpin oleh pemerintah daerah, satpol PP dan Disnaker. Kami TNI-Polri mendampingi untuk bagaimana kita mengupayakan maksimal perusahaan-perushaaan nonesensial dan nonkritikial segera mereka tutup, tidak mempekerjakan lagi pegawainya," katanya.
"Hasil Operasi Yustisi bersama TNI dan pemerintah daerah, ada 103 perusahaan yang nonesensial dan nonkritikal berhasil ditindak serta disegel sementara oleh pemda," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus pada wartawan, Rabu (7/7/2021). (Baca juga; PPKM Darurat, Polisi Awasi Ketat Lokasi Kuliner di Pademangan )
Menurut dia, Operasi Yustisi itu dipimpin oleh Pemerintah Daerah, sedangkan Polisi dan TNI hanya memberikan pendampingan saja. Untuk itu, cara bertindak dalam operasi tersebut juga melalui teguran tertulis, sanksi sosial, hingga sanksi denda lantaran dasarnya menggunakan Pergub dan Perda. (Baca juga; Bima Arya: PPKM Darurat Tak Mampu Cukupi Kebutuhan Sehari-hari )
Meskipun begitu, polisi tetap berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah untuk menelusuri apakah ada tindakan pidana yang dilakukan perusahaan tersebut. Polisi pun meminta pada masyarakat, khususnya perusahaan di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk tutup atau mempekerjakan karyawannya di rumah saja alias WFH.
"Kalau Satgas Operasi Yustisisi ini dipimpin oleh pemerintah daerah, satpol PP dan Disnaker. Kami TNI-Polri mendampingi untuk bagaimana kita mengupayakan maksimal perusahaan-perushaaan nonesensial dan nonkritikial segera mereka tutup, tidak mempekerjakan lagi pegawainya," katanya.
(wib)
tulis komentar anda