Kapolri Setuju Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin Dibongkar, Begini Respons Wagub Ariza
Kamis, 17 Juni 2021 - 09:27 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) angkat bicara soal Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang menyepakati masukan dari Komisi III DPR soal jalur sepeda permanen di Sudirman-Thamrin dibongkar. Nantinya Polri akan mencari solusi formula yang tepat.
Menurut Ariza, terkaitjalur sepeda Pemprov DKI Jakarta membuat jalur sepeda dalam rangka memberikan kesempatan bagi pesepeda agar dapat memiliki jalur sendiri sehingga tidak terganggu dan tidak mengganggu pengguna moda transportasi lain, karena itu dibatasi dan diatur. Pihaknya juga berharap sepeda ini ke depannya tidak hanya menjadi alat olahraga dan rekreasi, tetapi alat trasportasi.
"Kemudian yang kedua, kita yang namanya Pemprov ini membuat regulasi tidak hanya untuk kepentingan sekelompok orang, tidak hanya untuk kepentingan sekelompok masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan kelompok moda transprotasi, tetapi untuk kepentingan semua. Ada pedestrian, trotoar bagi pengguna jalan, buat bus way, ada kendataan pribadi, ada untuk kepentingan sepeda, motor dans sebagainya. Semua ada pengaturannya," kata Ariza di Jakarta, Kamis (17/6/2021).
Ariza mengatakan, perlu ada duduk bersama antara kepolisian dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menindaklanjuti usulan anggota dewan itu.
"Kemudian Pak Kapolri menyampaikan setuju saja, tetapi nanti perlu akan didiskusikan dan dibahas. Pak Kapolri menyampaikan akan coba mengevalusi, mengkaji dan studi lihat di beberapa negara lainnya. Saya kira apa yang disampaikan Pak Kapolri betul, jadi sebelum kita memutuskan, kita juga perlu studi juga, perlu mendengarkan pendapat para pakar lainnya, perlu membuat kajian dan studi lainnya,” kata Ariza.
Terkait jalan yang diterapkan di Jakarta, kata dia, Pemprov melalui Dishub tidak bisa berdiri sendiri. Karena, perlu duduk bersama antara instansi untuk memutusakn hal ii.
“Karena diatur oleh dishub bersama Kakorlantas, seperti jalur uji coba road bike, itu kan diskusinya bersama dengan dinas terkait, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Bina Marga, termasuk juga dari Polri, dari Polda Metro, itu melalui kakorlantas. Itu contohnya, tidak pernah berdiri sendiri semua kebijakanya yang diambil Pak Gub, Pak Anies, itu pasti mendengarkan semua pihak, memperhatikan regulasi dan UU, aturan yang ada dan untuk kepentingan semua, bukan untuk kelas-kelas masyarakat," bebernya.
Politikus Partai Gerindra ini juga mendukung sikap Kapolri yang akan melakukan studi banding ke negara lain untuk melihat bagaimana jalur sepeda diterapkan. Harapannya, kebijakan terkait jalur sepeda mampu mengakomodasi kepentingan para pengguna jalan.
"Bukan enggak ada kajiannya, maksudnya Pak Kapolri merespon permintaan dari anggota dewan, tentu Pak Kapolri mengerti, sangat bijak, kajian itu, permintaan itu direspons dengan cara Pak Kapolri nanti juga akan melakukan studi banding di negara-negara lainnya. Maksud dibanding bukan berarti ke negara lainnya, jangan salah, melihat bagaimana penerapan jalur sepeda di negara lain, melihat regulasinya, semua itu diperhintungkan," terangnya.
Menurut Ariza, terkaitjalur sepeda Pemprov DKI Jakarta membuat jalur sepeda dalam rangka memberikan kesempatan bagi pesepeda agar dapat memiliki jalur sendiri sehingga tidak terganggu dan tidak mengganggu pengguna moda transportasi lain, karena itu dibatasi dan diatur. Pihaknya juga berharap sepeda ini ke depannya tidak hanya menjadi alat olahraga dan rekreasi, tetapi alat trasportasi.
"Kemudian yang kedua, kita yang namanya Pemprov ini membuat regulasi tidak hanya untuk kepentingan sekelompok orang, tidak hanya untuk kepentingan sekelompok masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan kelompok moda transprotasi, tetapi untuk kepentingan semua. Ada pedestrian, trotoar bagi pengguna jalan, buat bus way, ada kendataan pribadi, ada untuk kepentingan sepeda, motor dans sebagainya. Semua ada pengaturannya," kata Ariza di Jakarta, Kamis (17/6/2021).
Ariza mengatakan, perlu ada duduk bersama antara kepolisian dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menindaklanjuti usulan anggota dewan itu.
"Kemudian Pak Kapolri menyampaikan setuju saja, tetapi nanti perlu akan didiskusikan dan dibahas. Pak Kapolri menyampaikan akan coba mengevalusi, mengkaji dan studi lihat di beberapa negara lainnya. Saya kira apa yang disampaikan Pak Kapolri betul, jadi sebelum kita memutuskan, kita juga perlu studi juga, perlu mendengarkan pendapat para pakar lainnya, perlu membuat kajian dan studi lainnya,” kata Ariza.
Terkait jalan yang diterapkan di Jakarta, kata dia, Pemprov melalui Dishub tidak bisa berdiri sendiri. Karena, perlu duduk bersama antara instansi untuk memutusakn hal ii.
“Karena diatur oleh dishub bersama Kakorlantas, seperti jalur uji coba road bike, itu kan diskusinya bersama dengan dinas terkait, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Bina Marga, termasuk juga dari Polri, dari Polda Metro, itu melalui kakorlantas. Itu contohnya, tidak pernah berdiri sendiri semua kebijakanya yang diambil Pak Gub, Pak Anies, itu pasti mendengarkan semua pihak, memperhatikan regulasi dan UU, aturan yang ada dan untuk kepentingan semua, bukan untuk kelas-kelas masyarakat," bebernya.
Politikus Partai Gerindra ini juga mendukung sikap Kapolri yang akan melakukan studi banding ke negara lain untuk melihat bagaimana jalur sepeda diterapkan. Harapannya, kebijakan terkait jalur sepeda mampu mengakomodasi kepentingan para pengguna jalan.
"Bukan enggak ada kajiannya, maksudnya Pak Kapolri merespon permintaan dari anggota dewan, tentu Pak Kapolri mengerti, sangat bijak, kajian itu, permintaan itu direspons dengan cara Pak Kapolri nanti juga akan melakukan studi banding di negara-negara lainnya. Maksud dibanding bukan berarti ke negara lainnya, jangan salah, melihat bagaimana penerapan jalur sepeda di negara lain, melihat regulasinya, semua itu diperhintungkan," terangnya.
tulis komentar anda