Polemik Pesepeda, Anggota DPRD DKI: Lebih Baik Fokus Pandemi Covid-19 dan Banjir
Minggu, 06 Juni 2021 - 14:23 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth menyoroti sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait polemik pesepeda. Foto: Ist
JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth menyoroti sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait polemik pesepeda . Anies menyebut pesepeda sebagai pengguna jalan yang lebih berisiko dibanding pengendara kendaraan bermotor. Karenanya, Anies meminta kepada pemotor agar menghormati pesepeda.
"Saya sangat tidak setuju dengan pendapat yang dilontarkan Pak Anies mengenai pemotor diminta untuk lebih menghormati pesepeda yang melintas di jalan. Menurut saya jika pesepeda mempunyai etika dan sopan santun dalam berkendara di jalan, tidak akan terjadi konflik dan opini negatif berkepanjangan seperti sekarang ini," ujar Kenneth dalam keterangannya, Minggu (6/6/2021).
Baca juga: Politikus PDIP Sebut Kebijakan Anies Memberikan Karpet Merah untuk Pesepeda Lukai Hati Masyarakat
Pria yang kerap disapa Kent itu menilai pendapat orang nomor satu di Jakarta tersebut tidak didukung data dan tanpa melihat realita dan efek negatif yang akan muncul di kemudian hari.
"Janganlah terkesan menganakemaskan pesepeda, memangnya warga Jakarta semuanya memakai sepeda? kan enggak juga. Banyak warga DKI yang masih menggunakan motor dan mobil, dan kendaraan yang mereka pakai membayar pajak setiap tahunnya untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dengan uang PAD inilah yang bisa digunakan untuk pembangunan di Jakarta. Pertanyaan saya, apakah sepeda membayar pajak setiap tahunnya? Tidak toh? Jadi apa yang harus diistimewakan?" ungkap anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.
Menurut dia, jika hanya untuk mengurangi kemacetan serta polusi udara di Jakarta bisa dilakukan dengan cara sosialiasi dan edukasi yang baik serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
"Kalau mau mengimbau masyarakat untuk naik sepeda supaya mengurangi kemacetan dan polusi udara juga tidak dengan cara feodal seperti ini. Jangan ada diksi perbedaan road bike atau non road bike, tidak juga semua masyarakat bisa membeli sepeda mahal. Jadi dengan strategi seperti ini, terkesan Pak Anies memaksa dan tidak memberikan masyarakat pilihan yang lain," kata Kent.
Dia juga mengaku senang menggunakan sepeda saat waktu senggang hanya untuk berolahraga. Namun, dia tidak seperti oknum para pesepeda yang arogan di jalan dan tidak mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku.
"Saya juga main sepeda, tapi enggak gitu-gitu amat. Lihat waktu dan kondisilah pada saat main sepeda, jangan seenaknya aja di jalan tanpa mempedulikan hak pengguna jalan yang lain. Saya juga sudah sering memerhatikan para pengguna sepeda road bike dan non road bike ini jika bersepeda di jalan sering bergerombol dengan cueknya. Pertanyaan saya, apakah pantas dengan yang masih dalam kondisi pandemi bersepeda dengan bergerombol? Apakah Pemprov DKI yakin dengan perilaku seperti itu tidak akan menimbulkan penyebaran virus Covid-19? Kalau sudah ada yang tertular dan menjadi klaster baru bagaimana? Apakah Pak Anies sudah berpikir matang-matang mengenai hal ini," ujar Kent.
"Saya sangat tidak setuju dengan pendapat yang dilontarkan Pak Anies mengenai pemotor diminta untuk lebih menghormati pesepeda yang melintas di jalan. Menurut saya jika pesepeda mempunyai etika dan sopan santun dalam berkendara di jalan, tidak akan terjadi konflik dan opini negatif berkepanjangan seperti sekarang ini," ujar Kenneth dalam keterangannya, Minggu (6/6/2021).
Baca juga: Politikus PDIP Sebut Kebijakan Anies Memberikan Karpet Merah untuk Pesepeda Lukai Hati Masyarakat
Pria yang kerap disapa Kent itu menilai pendapat orang nomor satu di Jakarta tersebut tidak didukung data dan tanpa melihat realita dan efek negatif yang akan muncul di kemudian hari.
"Janganlah terkesan menganakemaskan pesepeda, memangnya warga Jakarta semuanya memakai sepeda? kan enggak juga. Banyak warga DKI yang masih menggunakan motor dan mobil, dan kendaraan yang mereka pakai membayar pajak setiap tahunnya untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dengan uang PAD inilah yang bisa digunakan untuk pembangunan di Jakarta. Pertanyaan saya, apakah sepeda membayar pajak setiap tahunnya? Tidak toh? Jadi apa yang harus diistimewakan?" ungkap anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.
Menurut dia, jika hanya untuk mengurangi kemacetan serta polusi udara di Jakarta bisa dilakukan dengan cara sosialiasi dan edukasi yang baik serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
"Kalau mau mengimbau masyarakat untuk naik sepeda supaya mengurangi kemacetan dan polusi udara juga tidak dengan cara feodal seperti ini. Jangan ada diksi perbedaan road bike atau non road bike, tidak juga semua masyarakat bisa membeli sepeda mahal. Jadi dengan strategi seperti ini, terkesan Pak Anies memaksa dan tidak memberikan masyarakat pilihan yang lain," kata Kent.
Dia juga mengaku senang menggunakan sepeda saat waktu senggang hanya untuk berolahraga. Namun, dia tidak seperti oknum para pesepeda yang arogan di jalan dan tidak mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku.
"Saya juga main sepeda, tapi enggak gitu-gitu amat. Lihat waktu dan kondisilah pada saat main sepeda, jangan seenaknya aja di jalan tanpa mempedulikan hak pengguna jalan yang lain. Saya juga sudah sering memerhatikan para pengguna sepeda road bike dan non road bike ini jika bersepeda di jalan sering bergerombol dengan cueknya. Pertanyaan saya, apakah pantas dengan yang masih dalam kondisi pandemi bersepeda dengan bergerombol? Apakah Pemprov DKI yakin dengan perilaku seperti itu tidak akan menimbulkan penyebaran virus Covid-19? Kalau sudah ada yang tertular dan menjadi klaster baru bagaimana? Apakah Pak Anies sudah berpikir matang-matang mengenai hal ini," ujar Kent.
tulis komentar anda