Dialog Nasional Apeksi, Wali Kota Tangerang Ungkap Mahalnya Urus Izin Investasi
Senin, 03 Mei 2021 - 23:31 WIB
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengungkapkan, adanya sejumlah kendala yang dihadapi dalam memulihkan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Foto/SINDOnews
TANGERANG - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengungkapkan, adanya sejumlah kendala yang dihadapi dalam memulihkan ekonomi di masa pandemi COVID-19.
Menurutnya, kendala dan hambatan yang dihadapi saat ini oleh pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, serta geliat investasi, tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) cukup kompleks. (Baca juga; Halau Pemudik Tangerang Masuki Banten, 348 Personel Dikerahkan Jaga Perbatasan )
"Salah satu contohnya terkait pengajuan izin dari sebuah badan usaha, di mana banyak sekali izin yang harus dikeluarkan, ditambah adanya Surat Layak Fungsi (SLF)," kata Arief, dialog Apeksi, Senin (3/5/2021).
Tidak hanya itu, biaya yang dikeluarkan oleh para investor juga tidak sedikit, sehingga kerap menjadi beban. Alhasil, para investor enggan menanamkan modalnya di daerah-daerah tersebut itu.
"Biayanya juga tidak sedikit, sehingga menjadi beban para investor. Ada juga yang jadi kewenanangan pusat, provinsi dan pemerintah daerah," sambungnya. (Baca juga; Lindungi Pekerja Rentan dan Pegawai Non-ASN, Apeksi Dukung BPJS Ketenagakerjaan )
Selain Wali Kota Tangerang, dialog itu menghadirkan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, serta Wali Kota Bogor Bima Arya sebagai pembicara di acara yang diselenggarakan secara daring.
"Acara diskusi dengan seluruh anggota Apeksi ini bertujuan mengumpulkan saran dan aspirasi seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pemulihan ekonomi dan investasi," sambung Bima Arya.
Dia menambahkan, saran dan masukan dari para kepala daerah itu, kemudian akan dibawa ke pihak kementerian terkait agar bisa ditindaklanjuti, dan disesuaikan dengan masukan dari kepala daerah.
Menurutnya, kendala dan hambatan yang dihadapi saat ini oleh pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, serta geliat investasi, tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) cukup kompleks. (Baca juga; Halau Pemudik Tangerang Masuki Banten, 348 Personel Dikerahkan Jaga Perbatasan )
"Salah satu contohnya terkait pengajuan izin dari sebuah badan usaha, di mana banyak sekali izin yang harus dikeluarkan, ditambah adanya Surat Layak Fungsi (SLF)," kata Arief, dialog Apeksi, Senin (3/5/2021).
Tidak hanya itu, biaya yang dikeluarkan oleh para investor juga tidak sedikit, sehingga kerap menjadi beban. Alhasil, para investor enggan menanamkan modalnya di daerah-daerah tersebut itu.
"Biayanya juga tidak sedikit, sehingga menjadi beban para investor. Ada juga yang jadi kewenanangan pusat, provinsi dan pemerintah daerah," sambungnya. (Baca juga; Lindungi Pekerja Rentan dan Pegawai Non-ASN, Apeksi Dukung BPJS Ketenagakerjaan )
Selain Wali Kota Tangerang, dialog itu menghadirkan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, serta Wali Kota Bogor Bima Arya sebagai pembicara di acara yang diselenggarakan secara daring.
"Acara diskusi dengan seluruh anggota Apeksi ini bertujuan mengumpulkan saran dan aspirasi seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pemulihan ekonomi dan investasi," sambung Bima Arya.
Dia menambahkan, saran dan masukan dari para kepala daerah itu, kemudian akan dibawa ke pihak kementerian terkait agar bisa ditindaklanjuti, dan disesuaikan dengan masukan dari kepala daerah.
(wib)
tulis komentar anda