Rumah DP 0 Rupiah, Program Andalan Anies yang Tercoreng Kasus Korupsi
Senin, 08 Maret 2021 - 16:00 WIB
Program DP 0 rupiah merupakan program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warganya. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Program DP 0 Rupiah merupakan program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warganya. Bahkan program itu menjadi janji politik Anies bersama wakilnya Sandiaga Uno dalam pertarungan Pilkada 2017.
Berdasarkan pemaparan Pemprov DKI Jakarta saat itu, ibu kota kekurangan sebanyak 302.319 unit hunian. Analisa Data Susenas tahun 2015, baru setengah penduduk DKI Jakarta (51%) yang memiliki Properti sendiri, warga yang tidak memiliki rumah terkonsentrasi pada 40% masyarakat miskin. (Baca juga; Jadi Tersangka Korupsi, Anies Nonaktifkan Direktur Utama Sarana Jaya )
Dalam mewujudkan program tersebut, PD Pembangunan Sarana Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dipercaya Anies untuk membangun hunian vertikal dengan skema DP 0 Rupiah. Pembangunan dimulai di kawasan Jakarta Timur atau dikenal Kelapa Village pada Januari 2018.
Pada tahap pertama, PD Pembangunan Sarana Jaya telah membangun satu tower dengan total 703 unit dan selesai pada Agustus 2019. Pembangunan kembali dilanjutkan DP 0 Rupiah di Jalan Raya Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Sedikitnya ada 3.400 unit yang dibangun.
Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinotan menuturkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 disebutkan ada 250.000 hunian yang akan dibangun. Namun, tidak semua menggunakan skema DP 0 Rupiah. Menurut dia, pembangunan DP 0 Rupiah hanya sekitar 13.500 yang akan dibangun seluruhnya oleh Sarana Jaya selama lima tahun hingga 2022.
Lahan di Cilangkap seluas 2,8 hektare dan Pulogebang seluas 4 hektare yang dibangun DP 0 Rupiah, kata Yorri, sudah menjadi miliknya. Dia pun akan membeli lahan di kawasan Selatan dan Barat Jakarta untuk dijadikan pembangunan DP 0 Rupiah. Bahkan, Yorri mengaku sudah memiliki listnya. (Baca juga; Yoory C Pinontoan, Diangkat Ahok Jadi Dirut Sarana Jaya Kini Dicopot Anies Gara-gara Dugaan Korupsi )
"Kami akan membeli lahan di selatan, di barat, itu kita sudah punya beberapa list bisa kita beli dan dijadikan DP 0 Rupiah. Seharusnya tidak ada kendala untuk membangun 13.500 dalam lima tahun. Tanah DP 0 Rupiah kan milik BUMD," kata Yorri pasca pembangunan DP 0 Rupiah di Kelapa Village, Agustus 2019.
D itengah proses pembangunan di Cilangkap atau pada awal Maret 2020, sejumlah karyawan PD Sarana Jaya telah dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri atas dugaan kasus korupsi pengadaan lahan. Hal itu diungkapkan Humas PD Sarana Jaya, Keren Margaret Vicer yang dihubungi pada 10 Maret 2020.
"Kami tidak tahu di mana pengadaan lahan yang berkaitan dengan pemeriksaan tersebut. Itu ranah kepolisian. Semua kami serahkan ke pihak kepolisian," ungkapnya. (Baca juga; Anies Unggah Kolaborasi Penataan Permukiman, Warganet: Program Bagus, tapi di 2022 Mau Dijegal )
Berdasarkan pemaparan Pemprov DKI Jakarta saat itu, ibu kota kekurangan sebanyak 302.319 unit hunian. Analisa Data Susenas tahun 2015, baru setengah penduduk DKI Jakarta (51%) yang memiliki Properti sendiri, warga yang tidak memiliki rumah terkonsentrasi pada 40% masyarakat miskin. (Baca juga; Jadi Tersangka Korupsi, Anies Nonaktifkan Direktur Utama Sarana Jaya )
Dalam mewujudkan program tersebut, PD Pembangunan Sarana Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dipercaya Anies untuk membangun hunian vertikal dengan skema DP 0 Rupiah. Pembangunan dimulai di kawasan Jakarta Timur atau dikenal Kelapa Village pada Januari 2018.
Pada tahap pertama, PD Pembangunan Sarana Jaya telah membangun satu tower dengan total 703 unit dan selesai pada Agustus 2019. Pembangunan kembali dilanjutkan DP 0 Rupiah di Jalan Raya Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Sedikitnya ada 3.400 unit yang dibangun.
Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinotan menuturkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 disebutkan ada 250.000 hunian yang akan dibangun. Namun, tidak semua menggunakan skema DP 0 Rupiah. Menurut dia, pembangunan DP 0 Rupiah hanya sekitar 13.500 yang akan dibangun seluruhnya oleh Sarana Jaya selama lima tahun hingga 2022.
Lahan di Cilangkap seluas 2,8 hektare dan Pulogebang seluas 4 hektare yang dibangun DP 0 Rupiah, kata Yorri, sudah menjadi miliknya. Dia pun akan membeli lahan di kawasan Selatan dan Barat Jakarta untuk dijadikan pembangunan DP 0 Rupiah. Bahkan, Yorri mengaku sudah memiliki listnya. (Baca juga; Yoory C Pinontoan, Diangkat Ahok Jadi Dirut Sarana Jaya Kini Dicopot Anies Gara-gara Dugaan Korupsi )
"Kami akan membeli lahan di selatan, di barat, itu kita sudah punya beberapa list bisa kita beli dan dijadikan DP 0 Rupiah. Seharusnya tidak ada kendala untuk membangun 13.500 dalam lima tahun. Tanah DP 0 Rupiah kan milik BUMD," kata Yorri pasca pembangunan DP 0 Rupiah di Kelapa Village, Agustus 2019.
D itengah proses pembangunan di Cilangkap atau pada awal Maret 2020, sejumlah karyawan PD Sarana Jaya telah dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri atas dugaan kasus korupsi pengadaan lahan. Hal itu diungkapkan Humas PD Sarana Jaya, Keren Margaret Vicer yang dihubungi pada 10 Maret 2020.
"Kami tidak tahu di mana pengadaan lahan yang berkaitan dengan pemeriksaan tersebut. Itu ranah kepolisian. Semua kami serahkan ke pihak kepolisian," ungkapnya. (Baca juga; Anies Unggah Kolaborasi Penataan Permukiman, Warganet: Program Bagus, tapi di 2022 Mau Dijegal )
tulis komentar anda