Rumah DP 0 Rupiah, Program Andalan Anies yang Tercoreng Kasus Korupsi

JAKARTA - Program DP 0 Rupiah merupakan program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warganya. Bahkan program itu menjadi janji politik Anies bersama wakilnya Sandiaga Uno dalam pertarungan Pilkada 2017.

Berdasarkan pemaparan Pemprov DKI Jakarta saat itu, ibu kota kekurangan sebanyak 302.319 unit hunian. Analisa Data Susenas tahun 2015, baru setengah penduduk DKI Jakarta (51%) yang memiliki Properti sendiri, warga yang tidak memiliki rumah terkonsentrasi pada 40% masyarakat miskin. (Baca juga; Jadi Tersangka Korupsi, Anies Nonaktifkan Direktur Utama Sarana Jaya )

Dalam mewujudkan program tersebut, PD Pembangunan Sarana Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dipercaya Anies untuk membangun hunian vertikal dengan skema DP 0 Rupiah. Pembangunan dimulai di kawasan Jakarta Timur atau dikenal Kelapa Village pada Januari 2018.

Pada tahap pertama, PD Pembangunan Sarana Jaya telah membangun satu tower dengan total 703 unit dan selesai pada Agustus 2019. Pembangunan kembali dilanjutkan DP 0 Rupiah di Jalan Raya Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Sedikitnya ada 3.400 unit yang dibangun.

Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinotan menuturkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 disebutkan ada 250.000 hunian yang akan dibangun. Namun, tidak semua menggunakan skema DP 0 Rupiah. Menurut dia, pembangunan DP 0 Rupiah hanya sekitar 13.500 yang akan dibangun seluruhnya oleh Sarana Jaya selama lima tahun hingga 2022.

Lahan di Cilangkap seluas 2,8 hektare dan Pulogebang seluas 4 hektare yang dibangun DP 0 Rupiah, kata Yorri, sudah menjadi miliknya. Dia pun akan membeli lahan di kawasan Selatan dan Barat Jakarta untuk dijadikan pembangunan DP 0 Rupiah. Bahkan, Yorri mengaku sudah memiliki listnya. (Baca juga; Yoory C Pinontoan, Diangkat Ahok Jadi Dirut Sarana Jaya Kini Dicopot Anies Gara-gara Dugaan Korupsi )

"Kami akan membeli lahan di selatan, di barat, itu kita sudah punya beberapa list bisa kita beli dan dijadikan DP 0 Rupiah. Seharusnya tidak ada kendala untuk membangun 13.500 dalam lima tahun. Tanah DP 0 Rupiah kan milik BUMD," kata Yorri pasca pembangunan DP 0 Rupiah di Kelapa Village, Agustus 2019.

D itengah proses pembangunan di Cilangkap atau pada awal Maret 2020, sejumlah karyawan PD Sarana Jaya telah dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri atas dugaan kasus korupsi pengadaan lahan. Hal itu diungkapkan Humas PD Sarana Jaya, Keren Margaret Vicer yang dihubungi pada 10 Maret 2020.

"Kami tidak tahu di mana pengadaan lahan yang berkaitan dengan pemeriksaan tersebut. Itu ranah kepolisian. Semua kami serahkan ke pihak kepolisian," ungkapnya. (Baca juga; Anies Unggah Kolaborasi Penataan Permukiman, Warganet: Program Bagus, tapi di 2022 Mau Dijegal )

Hingga saat ini, pembangunan DP 0 Rupiah di Cilangkap diketahui belum selesai dan tiba-tiba saja kabar mengejutkan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (Korupsi) yang menetapkan Yorry sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian tanah untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta. Salah satunya yakni pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi di kawasan Cipayung, Jakarta Timur pada 2019.

Hunian DP 0 Rupiah Terkendala Cicilan dan Kredit Macet

Untuk jumlah penghuni rumah DP 0 Rupiah di Kelapa Vilagge pun diketahui belum dihuni seluruhnya. Hingga akhir 2020 Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan, hunian rumah DP 0 Rupiah yang tersedia sebanyak 780 unit di Pondok kelapa sudah terjual 457. Hanya saja yang baru menghuni baru sekitar 278.

Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera (FPRS) DKI Jakarta, Dzikran Kurniawan mengatakan,banyak masyarakat Jakarta yang belum memahami syarat administrasi kepemilikan hunian DP 0 Rupiah. Di antaranya yaitu memiliki kredit macet dan masih memiliki cicilan. Termasuk sudah pernah memiliki rumah sebelumnya.

"Paling besar itu masalahnya adalah memiliki kredit macet dan kedua itu masalah masih punya cicilan lain," ungkapnya.

Hunian vertikal DP 0 Rupiah Kelapa Village sediri dijual dengan dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) guna meringankan pembayaran angsuran atau cicilan konsumen yang membeli atau dalam hal ini adalah warga DKI Jakarta yang belum memiliki hunian.

Bank DKI sebagai perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta ditunjuk menjadi perbankan yang membiayai DP 0 Rupiah. Kelapa Village tersebut terbagi menjadi enam tipe. Pertama tipe studio yang berukuran 21 meter persegi dengan harga per unit Rp184 juta. Besar cicilan setiap bulan yaitu Rp1,9 juta untuk jangka waktu 10 tahun, Rp1,4 juta untuk jangka 15 tahun, dan Rp1,17 juta untuk cicilan 20 tahun.

Tipe studio berukuran 22,25 meter persegi harga unitnya sebesar Rp195,8 juta. Untuk jangka waktu cicilan 10 tahun akan dikenakan biaya Rp2 juta setiap bulan, jangka 15 tahun Rp1,49 juta dan masa 20 tahun sebesar Rp1,24 juta.

Untuk unit satu kamar atau luas 23,95 meter persegi harganya yaitu Rp210,7 juta. Cicilan selama 10 tahun dikenakan biaya setiap bulan sebesar Rp2,1 juta per bulan, selama 15 tahun dikenakan biaya cicilan Rp1,61 juta dan masa 20 tahun cicilan Rp1,3 juta.

Selanjutnya, tipe satu kamar dengan luas 24,25 meter persegi harganya yakni Rp213,4 juta. Untuk cicilan selama 10 tahun yaitu Rp2,2 juta setiap bulan, Rp1,63 juta untuk 15 tahun dan 20 tahun dikenakan biaya Rp1,35 juta.

Kemudian, unit dengan dua kamar seluas 34,65 meter persegi harganya Rp335,4 juta. Cicilan Rp3,4 per bulan untuk masa cicilan 10 tahun, Rp2,5 juta untuk masa 15 tahun dan Rp2,12 juta untuk masa 20 tahun.

Sedangkan, tipe paling luas dengan dua kamar seluas 35,3 meter persegi harganya Rp341,7 juta. Untuk cicilan 10 tahun setiap bulan dikenakan biaya Rp3,5 juta, masa 15 tahun sebesar Rp2,6 juta dan 20 tahun sebesar Rp2,16 juta.