Ganjil Genap Bogor Ditiadakan karena Berimbas Negatif pada Ekonomi, Ini Kata Dedie A Rachim
Kamis, 04 Maret 2021 - 20:38 WIB
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyebut kebijakan ganjil genap ditiadakan atau direlaksasi karena ada dampak negatif terhadap ekonomi.
"Ada kebijakan yang sangat cocok dengan upaya menurunkan tingkat penularan virus di antaranya ganjil genap dan itu diindikasikan berhasil menurunkan potensi kerumunan yang dihasilkan oleh pertemuan warga dari luar Kota Bogor," ungkapnya, Kamis (4/3/2021).
Namun, kebijakan ganjil genap ini juga berdampak negatif terhadap ekonomi Kota Bogor sehingga diputuskan pada dua pekan ke depan untuk ditiadakan.
"Kita melihat ada dampak ekonominya, makanya kemarin oleh Pak Wali (Wali Kota Bogor Bima Arya) dan Forkompimda dilakukan relaksasi pada minggu ini sampai minggu depan tidak ada dulu ganjil genap," ujar Dedie.
Meski demikian, secara keseluruhan sejak awal pandemi baru kali ini grafik penurunan jumlah kasus harian Covid-19 di Kota Bogor mengalami penurunan. “Awal Maret 2021 adalah puncak dan setelah itu baru terlihat ada grafik penurunan pasca diberlakukan ganjil genap," katanya.
Dedie yang juga Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor menuturkan dalam menurunkan kasus penularan pihaknya mengklaim secara keseluruhan telah dilakukan.
"Mulai dari penanganan jaring pengaman sosial kemudian pengadaan peralatan medis dan peralatan pendukung, itu sudah kita lakukan secara maksimal," katanya.
Dia menyebutkan selama satu tahun ini berbagai upaya telah dilakukan dan langkah final dari penuntasan masalah Covid-19 ini adalah vaksinasi. "Alhamdulillah Indonesia saat ini sudah memiliki cadangan atau memiliki sumber-sumber vaksin yang dibeli dari berbagai perusahaan jadi ini agak berbeda dengan negara-negara lain," ujarnya.
Pihaknya juga sudah membuat list atau menginventarisasi warga Kota Bogor dari 1,1 juta orang, 700 ribu-800 ribu orang akan mendapatkan vaksin. "Jadi cara menuntaskan kasus Covid-19 ini adalah harus betul-betul penduduk yang berjumlah 800 ribu orang menerima vaksin," ucapnya.
"Ada kebijakan yang sangat cocok dengan upaya menurunkan tingkat penularan virus di antaranya ganjil genap dan itu diindikasikan berhasil menurunkan potensi kerumunan yang dihasilkan oleh pertemuan warga dari luar Kota Bogor," ungkapnya, Kamis (4/3/2021).
Namun, kebijakan ganjil genap ini juga berdampak negatif terhadap ekonomi Kota Bogor sehingga diputuskan pada dua pekan ke depan untuk ditiadakan.
"Kita melihat ada dampak ekonominya, makanya kemarin oleh Pak Wali (Wali Kota Bogor Bima Arya) dan Forkompimda dilakukan relaksasi pada minggu ini sampai minggu depan tidak ada dulu ganjil genap," ujar Dedie.
Meski demikian, secara keseluruhan sejak awal pandemi baru kali ini grafik penurunan jumlah kasus harian Covid-19 di Kota Bogor mengalami penurunan. “Awal Maret 2021 adalah puncak dan setelah itu baru terlihat ada grafik penurunan pasca diberlakukan ganjil genap," katanya.
Dedie yang juga Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor menuturkan dalam menurunkan kasus penularan pihaknya mengklaim secara keseluruhan telah dilakukan.
"Mulai dari penanganan jaring pengaman sosial kemudian pengadaan peralatan medis dan peralatan pendukung, itu sudah kita lakukan secara maksimal," katanya.
Dia menyebutkan selama satu tahun ini berbagai upaya telah dilakukan dan langkah final dari penuntasan masalah Covid-19 ini adalah vaksinasi. "Alhamdulillah Indonesia saat ini sudah memiliki cadangan atau memiliki sumber-sumber vaksin yang dibeli dari berbagai perusahaan jadi ini agak berbeda dengan negara-negara lain," ujarnya.
Pihaknya juga sudah membuat list atau menginventarisasi warga Kota Bogor dari 1,1 juta orang, 700 ribu-800 ribu orang akan mendapatkan vaksin. "Jadi cara menuntaskan kasus Covid-19 ini adalah harus betul-betul penduduk yang berjumlah 800 ribu orang menerima vaksin," ucapnya.
(jon)
tulis komentar anda