Ray Rangkuti: Interpelasi Anies agar Warga Jakarta Tahu Masalah Banjir
Jum'at, 26 Februari 2021 - 15:17 WIB
"Termasuk di dalamnya adalah normalisasi. Seperti apa, sudah dilaksanakan atau belum, mengapa kalau pilihannya normalisasi kok airnya tetap dipompa. Di pompa kemana, dibuang di mana? Kalau toh akhirnya dibuang ke laut, mengapa tidak dibuat saja saluran yang mengalirkan limpahan air langsung ke laut. Pertanyaan-pertanyaan tadi layak diungkap dalam forum intereplasi," kata Ray.
Baca juga: Bang Yos Heran Banjir di Mana-mana yang Digebukin Anies
Sementara, PSI mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosakata serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuan sama sekali. Padahal, Anies telah menjabat selama 3,5 tahun, namun justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.
Pemprov DKI yang dikomandoi Anies juga dianggap lamban melakukan pembebasan lahan yang bertujuan normalisasi sungai. Ini juga penyebab utama terhambatnya upaya Kementerian PUPR melakukan pekerjaan konstruksi di lapangan.
"Saat itu, Pemprov DKI tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit. Tapi di Desember 2019 dan Februari 2020 Gubernur malah mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar. Bertahun-tahun anggaran banjir tidak menjadi prioritas sama sekali," ungkap Justin.
Dia menyoroti tidak adanya solusi dari Anies justru mantan Mendikbud itu dianggap hanya membicarakan tentang penyebab banjir dan evakuasi korban banjir. Seperti saat menjelaskan penyebab banjir di Kemang, Jakarta Selatan karena Kali Krukut yang meluap.
"Saat terjadi banjir di Kemang pada tahun 2016, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya telah mendata ratusan bangunan di Kemang yang akan ditertibkan untuk melebarkan Kali Krukut menjadi 20 meter. Tapi, rencana ini berhenti di pemerintahan Anies Baswedan," ucap Justin.
Baca juga: Bang Yos Heran Banjir di Mana-mana yang Digebukin Anies
Sementara, PSI mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosakata serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuan sama sekali. Padahal, Anies telah menjabat selama 3,5 tahun, namun justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.
Pemprov DKI yang dikomandoi Anies juga dianggap lamban melakukan pembebasan lahan yang bertujuan normalisasi sungai. Ini juga penyebab utama terhambatnya upaya Kementerian PUPR melakukan pekerjaan konstruksi di lapangan.
"Saat itu, Pemprov DKI tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit. Tapi di Desember 2019 dan Februari 2020 Gubernur malah mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar. Bertahun-tahun anggaran banjir tidak menjadi prioritas sama sekali," ungkap Justin.
Dia menyoroti tidak adanya solusi dari Anies justru mantan Mendikbud itu dianggap hanya membicarakan tentang penyebab banjir dan evakuasi korban banjir. Seperti saat menjelaskan penyebab banjir di Kemang, Jakarta Selatan karena Kali Krukut yang meluap.
"Saat terjadi banjir di Kemang pada tahun 2016, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya telah mendata ratusan bangunan di Kemang yang akan ditertibkan untuk melebarkan Kali Krukut menjadi 20 meter. Tapi, rencana ini berhenti di pemerintahan Anies Baswedan," ucap Justin.
(jon)
tulis komentar anda