Pengunjung Waterboom Lippo Cikarang Membludak, DPR Minta Polisi Beri Hukuman Tegas
Senin, 11 Januari 2021 - 13:06 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni.Foto/SINDOnews/Dok
JAKARTA - Beberapa hari terakhir ini, beredar video yang merekam keramaian warga yang tengah berlibur di Waterboom, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi . Mereka tampak berkerumun tanpa mengindahkan protokol kesehatan Covid-19 .
Keramaian ini disebabkan oleh promo harga tiket dari Rp95.000 menjadi Rp10.000.Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengkritik insiden tersebut. Menurut Sahroni, seharusnya pihak pengelola bisa menghindari kegiatan yang sangat berisiko ini, meskipun situasi bisnis tengah mengalami masa sulit.
"Saya imbau kenapa para pengusaha, kita semua tau ini masa sulit, semua ingin menyelamatkan usahanya. Tapi solusi yang diambil jangan solusi jangka pendek. Kita harus kompak menjalankan solusi jangka panjang agar Covid-19 cepat berakhir sehingga roda bisnis bisa cepat kembali normal," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (11/1/2021). (Baca: Langgar Protokol Kesehatan, Satgas Covid Tutup Waterboom Lippo Cikarang)
Untuk itu, legislator Dapil DKI Jakarta III ini juga mendorong agar pihak kepolisian tegas dalam memberikan hukuman pada pihak pengelola, yaitu sanksi yang sesuai dengan aturan protokol kesehatan.
"Info yang saya terima juga katanya udah dibubarkan sama Polsek Cikarang Selatan, itu saya apresiasi, tapi saya minta juga jangan hanya sampai di situ, tapi juga tolong pihak pengelola Waterboom juga dikenakan hukuman yang sesuai dengan aturan terkait prokes," sambungnya.
Politikus Nasdem ini juga mengingatkan agar polisi tidak tebang pilih dalam menindak para pelanggar prokes. Hal ini mengingat makin tingginya angka penularan virus tersebut di masyarakat.
"Mau ormas, pemerintah, perorangan, apalagi pengusaha dan bisnis, semua harus diproses hukum bila mengorganisasi sebuah kerumunan massa di tengah pandemi. Tak ada pilih kasih, tak ada tebang pilih!," tegas Sahroni.
Keramaian ini disebabkan oleh promo harga tiket dari Rp95.000 menjadi Rp10.000.Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengkritik insiden tersebut. Menurut Sahroni, seharusnya pihak pengelola bisa menghindari kegiatan yang sangat berisiko ini, meskipun situasi bisnis tengah mengalami masa sulit.
"Saya imbau kenapa para pengusaha, kita semua tau ini masa sulit, semua ingin menyelamatkan usahanya. Tapi solusi yang diambil jangan solusi jangka pendek. Kita harus kompak menjalankan solusi jangka panjang agar Covid-19 cepat berakhir sehingga roda bisnis bisa cepat kembali normal," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (11/1/2021). (Baca: Langgar Protokol Kesehatan, Satgas Covid Tutup Waterboom Lippo Cikarang)
Untuk itu, legislator Dapil DKI Jakarta III ini juga mendorong agar pihak kepolisian tegas dalam memberikan hukuman pada pihak pengelola, yaitu sanksi yang sesuai dengan aturan protokol kesehatan.
"Info yang saya terima juga katanya udah dibubarkan sama Polsek Cikarang Selatan, itu saya apresiasi, tapi saya minta juga jangan hanya sampai di situ, tapi juga tolong pihak pengelola Waterboom juga dikenakan hukuman yang sesuai dengan aturan terkait prokes," sambungnya.
Politikus Nasdem ini juga mengingatkan agar polisi tidak tebang pilih dalam menindak para pelanggar prokes. Hal ini mengingat makin tingginya angka penularan virus tersebut di masyarakat.
"Mau ormas, pemerintah, perorangan, apalagi pengusaha dan bisnis, semua harus diproses hukum bila mengorganisasi sebuah kerumunan massa di tengah pandemi. Tak ada pilih kasih, tak ada tebang pilih!," tegas Sahroni.
(hab)
tulis komentar anda