Dishub DKI Beberkan 4 Prioritas Penanganan Transportasi Ibu Kota
Kamis, 17 Desember 2020 - 17:39 WIB
Adapun prioritas keempat adalah penanganan terkait kendaraan pribadi. Tapi dari sisi kendaraan pribadi bukan memberikan layanan insentif seperti prioritas tiga atau pertama tapi keempat ini justru diberikan disinsentif.
Pada Tahun 2019 sesuai arahan Gubernur DKI, jaringan ganjil genap diperluas. Dari 9 ruas jalan ditambah 16 jalan sehingga sesuai amanat Perda Nomor 1/2012 tentang RTRW Jakarta di mana Jakarta harus ada arahan pembangunan kawasan tertib lalu lintas yang sifatnya menerus.
Adanya ganjil genap maka tentu pergerakan kendaraan pribadi terukur. pola ini kecepatan lalin baik kinerja lalu lintas juga baik, di sisi lain. Jaringan angkutan umum yang dibangun dengan yg tadinya kapasitas iddle dengan adanya aturan ini keseluruhannya dapat terisi.
"Berikutnya disinsentif bagi kendaraan pribadi yang dilakukan Jakarta dengan penerapan tarif parkir yang tinggi termasuk di dalamnya kita melarang parkir-parkir di pusat kota. Sebagai contoh dulu di Jalan MH Thamrin ada Thamrin 10 ada lokasi park and ride yang dikelola oleh UP Perparkiran Dishub DKI, nah sejak tahun ini Thamrin 10 ditiadakan diganti menjadi pusat pengembangan ekonomi untuk UMKM ini upaya sehingga kawasan ini tumbuh dan besar ekonominya," terangnya.
Dengan upaya-upaya ini maka masyarakat menjadi priortas penyediaan sarana dan prasrana transportasi yang inklusif. Dalam penyediaan transportasi yang inklusif ini Jakarta begitu menempatkan pejalan kaki di tenpat pertama penanganan priortas trasnportasi maka begitu disiapkan trotoar maka difasilitasi bagi kaum disabilitas sehingga seluruh sarana dan prasarana yang ada dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak seluruh elemen masyarakat.
"Ada satu pesan Pak Gubernur yang luar biasa di dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik kepada kami begitu kita menyediakan ruang maka kita siapkan bagi rekan-rekan disabilitas maka seluruh masyarakat dapat memanfaatkan dan mendapatkan prioritas yang sama," tuturnya.
"Jadi ini yang selalu dilakukan Dishub dan tentu saja dari segi penyiapan sarana dan prasarana ini kami tidak berdiri sendiri. Tetapi dimotori Pak gubernur dan mengedepankan prinsip kolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang ada. Bersama rekan-rekan ada dari ITDP, MTI dan rekan-rekan operator angkutan, bahkan di beberapa kegiatan kami juga melibatkan BUMN dan pemerintah pusat seperti contoh tadi dari sisi prioritas ketiga integrasi layananan angkutan umum di kawasan stasiun seluruh elemen yang ada bahu membahu mewujudkan intgerasi itu. Contohnya di kawasan Stasiun Tanah Abang, di Stasiun Pasar Senen, Stasiun Sudirman dan Stasiun Juanda sekarang sedang direncanakan lima stasiun berikutnya," sambung Syafrin menyudahi.
Pada Tahun 2019 sesuai arahan Gubernur DKI, jaringan ganjil genap diperluas. Dari 9 ruas jalan ditambah 16 jalan sehingga sesuai amanat Perda Nomor 1/2012 tentang RTRW Jakarta di mana Jakarta harus ada arahan pembangunan kawasan tertib lalu lintas yang sifatnya menerus.
Adanya ganjil genap maka tentu pergerakan kendaraan pribadi terukur. pola ini kecepatan lalin baik kinerja lalu lintas juga baik, di sisi lain. Jaringan angkutan umum yang dibangun dengan yg tadinya kapasitas iddle dengan adanya aturan ini keseluruhannya dapat terisi.
"Berikutnya disinsentif bagi kendaraan pribadi yang dilakukan Jakarta dengan penerapan tarif parkir yang tinggi termasuk di dalamnya kita melarang parkir-parkir di pusat kota. Sebagai contoh dulu di Jalan MH Thamrin ada Thamrin 10 ada lokasi park and ride yang dikelola oleh UP Perparkiran Dishub DKI, nah sejak tahun ini Thamrin 10 ditiadakan diganti menjadi pusat pengembangan ekonomi untuk UMKM ini upaya sehingga kawasan ini tumbuh dan besar ekonominya," terangnya.
Dengan upaya-upaya ini maka masyarakat menjadi priortas penyediaan sarana dan prasrana transportasi yang inklusif. Dalam penyediaan transportasi yang inklusif ini Jakarta begitu menempatkan pejalan kaki di tenpat pertama penanganan priortas trasnportasi maka begitu disiapkan trotoar maka difasilitasi bagi kaum disabilitas sehingga seluruh sarana dan prasarana yang ada dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak seluruh elemen masyarakat.
"Ada satu pesan Pak Gubernur yang luar biasa di dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik kepada kami begitu kita menyediakan ruang maka kita siapkan bagi rekan-rekan disabilitas maka seluruh masyarakat dapat memanfaatkan dan mendapatkan prioritas yang sama," tuturnya.
"Jadi ini yang selalu dilakukan Dishub dan tentu saja dari segi penyiapan sarana dan prasarana ini kami tidak berdiri sendiri. Tetapi dimotori Pak gubernur dan mengedepankan prinsip kolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang ada. Bersama rekan-rekan ada dari ITDP, MTI dan rekan-rekan operator angkutan, bahkan di beberapa kegiatan kami juga melibatkan BUMN dan pemerintah pusat seperti contoh tadi dari sisi prioritas ketiga integrasi layananan angkutan umum di kawasan stasiun seluruh elemen yang ada bahu membahu mewujudkan intgerasi itu. Contohnya di kawasan Stasiun Tanah Abang, di Stasiun Pasar Senen, Stasiun Sudirman dan Stasiun Juanda sekarang sedang direncanakan lima stasiun berikutnya," sambung Syafrin menyudahi.
(hab)
tulis komentar anda