Dishub DKI Beberkan 4 Prioritas Penanganan Transportasi Ibu Kota

JAKARTA - Pemprov DKI menyatakan ada empat prioritas penanganan transportasi di Jakarta. Empat prioritas ini dilakukan setelah terjadi perubahan orientasi transportasi, dari orientasi kendaraan pribadi atau Car Oriented Development (COD) menjadi Transit Oriented Development (TOD).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan, berdasarkan arahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terjadi perubahan orientasi trasnportasi dari COD menjadi TOD sejak 2018 lalu. Sejak dua hatun lalu, Gubernur DKI Jakarta memprioritaskan angkutan jalan rel sebagai backbone.

"Nah begitu kita mengembangkan TOD maka di sana ada perubahan paradigma penanganan transportasi Jakarta," kata Syafrin dalam JDCN Forum 2020, Kamis (17/12/2020). Menurut dia, dari perubahan itu o Gubernur Anies pun memprioritaskan penanganan transportasi menjadi empat.

"Empat prioritasi itu antara lain; pejalan kaki, kendaraan listrik, angkutan umum dan penanganan kendaraan pribadi," ujarnya. (Baca: JDCN Forum 2020, Anies Baswedan: Kolaborasi Kunci Utama Pembangunan Jakarta)

Syafrin menjeskan, jika dulu moda jalan kaki dianggap bukan moda transportasi di Jakarta bahkan di Indonesia, maka Gubernur DKI memasukan unsur ini menjadi unsur utama, didasari manusia sejak lahir dikaruniai kaki, dan kaki ini moda transportasi paling efektif dan efisien dan ekonomis serta sustain.

Kedua, prioritas tentang penyediaan non-motorized transport ada sepeda dan kendaraan ramah lingkungan atau kendaraan listrik. Prioritas ketiga adalah layanan angkutan umum dan layanan infrastruktur yang sudah dibangun demikian masif.

"Ini menjadi prioritas ketiga tetapi ada dua variabel utama bagaimana infrastruktur yang dibangun sejak 2004 tadi itu diintegrasikan secara baik. jadi ada integrasi secara utuh ada Transjakarta, KRL, pembangunan MRT dan pembanguna LRT. Tapi seolah-olah sebelumnya seluruh moda ini berjalan sendiri-sendiri oleh Pak gubernur dimasukan unsur variabel pergerakan orang dengan melihat moda transportasi itulah yang disebut integrasi antarmoda," jelasnya.

"Kedua variabel dalam penanganan permasalahan di bidang angkutan umum ini bagaimana karena ada urusan pejalan kaki ada di atas maka harus dilihat bagaimana, dia dari rumah atau tempat tinggalnya menuju ke angkutan umum, kemudian dari angkutan umum setelah sampai di tujuan menuju ke tempat kerja sehingga varibel kedua tentang first and last mile layanan angkutan umum Jakarta. ini yang dilakukan oleh Jakarta saat ini," sambungnya.

Adapun prioritas keempat adalah penanganan terkait kendaraan pribadi. Tapi dari sisi kendaraan pribadi bukan memberikan layanan insentif seperti prioritas tiga atau pertama tapi keempat ini justru diberikan disinsentif.

Pada Tahun 2019 sesuai arahan Gubernur DKI, jaringan ganjil genap diperluas. Dari 9 ruas jalan ditambah 16 jalan sehingga sesuai amanat Perda Nomor 1/2012 tentang RTRW Jakarta di mana Jakarta harus ada arahan pembangunan kawasan tertib lalu lintas yang sifatnya menerus.

Adanya ganjil genap maka tentu pergerakan kendaraan pribadi terukur. pola ini kecepatan lalin baik kinerja lalu lintas juga baik, di sisi lain. Jaringan angkutan umum yang dibangun dengan yg tadinya kapasitas iddle dengan adanya aturan ini keseluruhannya dapat terisi.

"Berikutnya disinsentif bagi kendaraan pribadi yang dilakukan Jakarta dengan penerapan tarif parkir yang tinggi termasuk di dalamnya kita melarang parkir-parkir di pusat kota. Sebagai contoh dulu di Jalan MH Thamrin ada Thamrin 10 ada lokasi park and ride yang dikelola oleh UP Perparkiran Dishub DKI, nah sejak tahun ini Thamrin 10 ditiadakan diganti menjadi pusat pengembangan ekonomi untuk UMKM ini upaya sehingga kawasan ini tumbuh dan besar ekonominya," terangnya.

Dengan upaya-upaya ini maka masyarakat menjadi priortas penyediaan sarana dan prasrana transportasi yang inklusif. Dalam penyediaan transportasi yang inklusif ini Jakarta begitu menempatkan pejalan kaki di tenpat pertama penanganan priortas trasnportasi maka begitu disiapkan trotoar maka difasilitasi bagi kaum disabilitas sehingga seluruh sarana dan prasarana yang ada dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak seluruh elemen masyarakat.

"Ada satu pesan Pak Gubernur yang luar biasa di dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik kepada kami begitu kita menyediakan ruang maka kita siapkan bagi rekan-rekan disabilitas maka seluruh masyarakat dapat memanfaatkan dan mendapatkan prioritas yang sama," tuturnya.

"Jadi ini yang selalu dilakukan Dishub dan tentu saja dari segi penyiapan sarana dan prasarana ini kami tidak berdiri sendiri. Tetapi dimotori Pak gubernur dan mengedepankan prinsip kolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang ada. Bersama rekan-rekan ada dari ITDP, MTI dan rekan-rekan operator angkutan, bahkan di beberapa kegiatan kami juga melibatkan BUMN dan pemerintah pusat seperti contoh tadi dari sisi prioritas ketiga integrasi layananan angkutan umum di kawasan stasiun seluruh elemen yang ada bahu membahu mewujudkan intgerasi itu. Contohnya di kawasan Stasiun Tanah Abang, di Stasiun Pasar Senen, Stasiun Sudirman dan Stasiun Juanda sekarang sedang direncanakan lima stasiun berikutnya," sambung Syafrin menyudahi.