Pemkab Bogor Diminta Perkuat Koordinasi dalam Penanganan Bencana Alam dan Covid-19
Kamis, 16 April 2020 - 13:14 WIB
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi.Foto/Istimewa
BOGOR - Pemkab Bogor diminta untuk meningkatkan koordinasi yang efektif, agar masalah penanganan bencana alam dan Covid-19 dapat berjalan dengan baik. Permintaan ini disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi.
Pria yang akrab disapa Jaro Ade mengatakan, belum selesai upaya pemulihan akibat bencana alam di Kabupaten Bogor, muncul bencana pandemi Covid-19 yang lebih dahsyat dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Kondisi ini menuntut kemampuan Pemkab Bogor dalam mengatasi masalah tersebut secara efektif.
Ade pun mengkritisi lemahnya koordinasi Pemkab Bogor dalam penanganan bencana alam maupun Covid-19."Khusus penanganan bencana alam di Bogor Barat, kelemahan tersebut terlihat dari lemahnya koordinasi camat dalam proses pembangunan hunian sementara. Selain itu lemahnya dukungan Pemkab terhadap program pemerintah pusat berupa penanaman pohon vertiver dan pohon kayu keras yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, yang melibatkan TNI berdasarkan SK Bupati yang akan berakhir 30 April 2020, sementara areal bekas longsor yang belum ditanami masih sangat luas," kata Jaro Ade kepada wartawan Kamis (16/4/2020).
Selanjutnya dalam penangan covid 19, Jaro Ade melihat lemahnya Pemkab Bogor melakukan koordinasi pemerintahan, hal tersebut tercermin dari kurangnya upaya sosialisasi dan edukasi tentang Covid-19 yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat oleh struktur birokrasi dari mulai tingkat kabupaten sampai dengan RT."Justru yang terlihat cukup aktif adalah institusi kepolisian dan TNI. Selain itu kelemahan terlihat dari kesiapan melaksanakan PSBB, terutama lambatnya pengadaan APD bagi petugas kesehatan dan petugas keamanan yang menjadi ujung tombak dalam upaya melawan penyebaran covid 19," ujarnya.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini mengimbau kepada Pemkab Bogor untuk meningkatkan koordinasi yang efektif, agar masalah penanganan bencana alam dan pelaksanaan PSBB berhasil dengan baik."Kami menyampaikan ucapan terima kasih, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang sesuai tupoksinya telah menyuarakan dan memperjuangkan anggaran pemulihan bencana alam maupun penanganan Covid-19," ucapnya.
Pria yang akrab disapa Jaro Ade mengatakan, belum selesai upaya pemulihan akibat bencana alam di Kabupaten Bogor, muncul bencana pandemi Covid-19 yang lebih dahsyat dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Kondisi ini menuntut kemampuan Pemkab Bogor dalam mengatasi masalah tersebut secara efektif.
Ade pun mengkritisi lemahnya koordinasi Pemkab Bogor dalam penanganan bencana alam maupun Covid-19."Khusus penanganan bencana alam di Bogor Barat, kelemahan tersebut terlihat dari lemahnya koordinasi camat dalam proses pembangunan hunian sementara. Selain itu lemahnya dukungan Pemkab terhadap program pemerintah pusat berupa penanaman pohon vertiver dan pohon kayu keras yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, yang melibatkan TNI berdasarkan SK Bupati yang akan berakhir 30 April 2020, sementara areal bekas longsor yang belum ditanami masih sangat luas," kata Jaro Ade kepada wartawan Kamis (16/4/2020).
Selanjutnya dalam penangan covid 19, Jaro Ade melihat lemahnya Pemkab Bogor melakukan koordinasi pemerintahan, hal tersebut tercermin dari kurangnya upaya sosialisasi dan edukasi tentang Covid-19 yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat oleh struktur birokrasi dari mulai tingkat kabupaten sampai dengan RT."Justru yang terlihat cukup aktif adalah institusi kepolisian dan TNI. Selain itu kelemahan terlihat dari kesiapan melaksanakan PSBB, terutama lambatnya pengadaan APD bagi petugas kesehatan dan petugas keamanan yang menjadi ujung tombak dalam upaya melawan penyebaran covid 19," ujarnya.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini mengimbau kepada Pemkab Bogor untuk meningkatkan koordinasi yang efektif, agar masalah penanganan bencana alam dan pelaksanaan PSBB berhasil dengan baik."Kami menyampaikan ucapan terima kasih, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang sesuai tupoksinya telah menyuarakan dan memperjuangkan anggaran pemulihan bencana alam maupun penanganan Covid-19," ucapnya.
(hab)
tulis komentar anda