Sikapi Perkembangan Kamtibmas, Anies Siapkan RPP untuk Pelajar di Jakarta
Senin, 26 Oktober 2020 - 17:39 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.Foto/SINDOnews/Ari Sandita Murti
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk SMP, SMA, dan SMK menyikapi perkembangan situasi kamtibmas dewasa ini di Jakarta. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan dialog dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana, Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman dan perwakilan Kepala Sekolah se-Jabodetabek di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Senin (26/10/2020).
"Dalam kesempatan tadi, dialog dengan para kepala sekolah, kami sampaikan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan menyiapkan bahan untuk para guru agar bisa memanfaatkan apa yang menjadi diskusi, percakapan di masyarakat sebagai bahan ajar untuk anak-anak," ujar Anies Baswedan pada wartawan, Senin (26/10/2020).
Menurutnya, dengan begitu para pelajar diarahkan untuk bisa membahas, berdiskusi, dan mengkaji bersama tentang apa saja yang menjadi percakapkan hangat di kalangan masyarakat. Diharapkan, situasi yang sedang hangat dibicarakan itu bisa merangsang para pelajar untuk peduli pada masalah-masalah yang ada di hadapan bangsa ini.
"Kalau kita hanya menganjurkan, maka guru-guru mungkin akan repot karena guru-guru perlu pedomannya. Karena itu, Dinas Pendidikan sudah menyiapkan yang biasa disebut RPP," tuturnya. (Baca: Ke Luar Kota saat Libur Panjang, ASN Pemprov DKI Wajib Tes PCR)
Dengan adanya RPP tersebut, kata dia, diharapkan para guru memiliki pedoman dalam pembelajarannya. Misalnya, untuk SMP dengan 4 kali pertemuan bakal ada pedoman materinya, tujuan pembelajarannya, alat belajarnya, sumber belajarnya, dan cara penilaiannya juga.
"Jadi bukan hanya sekadar menganjurkan, misalnya menjadikan UU Cipta Kerja sebagai materi pembelajaran. Kalau hanya dianjurkan begitu, nanti mungkin guru akan mengalami tantangan, bagaimana menerjemahkannya," katanya.
Dia menerangkan, saat ini Pemprov DKI sudah menyiapkan RPP itu. Namun, dalam RPP itu ada perbedaan jumlah pertemuan diantara SMP, SMA, dan SMK serta bakal disesuaikan dengan situasi di sekolah masing-masing."Jadi nantinya anak-anak dari rumah, guru mengajar jarak jauh, tapi ada pedomannya. Harapannya sejak dini anak-anak dapat kesempatan untuk terbiasa membicarakan secara konstruktif permasalahan yang dibicarakan oleh masyarakat umum dan menjadi media pembelajaran yang bermanfaat untuk semuanya, baik gurunya, orang tuanya, maupun siswanya," katanya.
Saat ditanyakan apakah RPP itu sebagai langkah Pemprov DKI untuk mencegah para pelajar ikut demo sebagaimana yang terjadi dewasa ini, Anies pun menampiknya dan hanya menjawab kalau RPP itu hanya sebagai bahan pembelajaran bagi guru agar bisa mengajak anak didiknya berdiskusi tentang situasi yang berkembang di masyarakat secara terstruktur. Adapun RPP itu sejatinya bisa pula dipakai oleh siapapun dan dimana pun, bukan hanya oleh para guru di Jakarta saja.
"Dalam kesempatan tadi, dialog dengan para kepala sekolah, kami sampaikan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan menyiapkan bahan untuk para guru agar bisa memanfaatkan apa yang menjadi diskusi, percakapan di masyarakat sebagai bahan ajar untuk anak-anak," ujar Anies Baswedan pada wartawan, Senin (26/10/2020).
Menurutnya, dengan begitu para pelajar diarahkan untuk bisa membahas, berdiskusi, dan mengkaji bersama tentang apa saja yang menjadi percakapkan hangat di kalangan masyarakat. Diharapkan, situasi yang sedang hangat dibicarakan itu bisa merangsang para pelajar untuk peduli pada masalah-masalah yang ada di hadapan bangsa ini.
"Kalau kita hanya menganjurkan, maka guru-guru mungkin akan repot karena guru-guru perlu pedomannya. Karena itu, Dinas Pendidikan sudah menyiapkan yang biasa disebut RPP," tuturnya. (Baca: Ke Luar Kota saat Libur Panjang, ASN Pemprov DKI Wajib Tes PCR)
Dengan adanya RPP tersebut, kata dia, diharapkan para guru memiliki pedoman dalam pembelajarannya. Misalnya, untuk SMP dengan 4 kali pertemuan bakal ada pedoman materinya, tujuan pembelajarannya, alat belajarnya, sumber belajarnya, dan cara penilaiannya juga.
"Jadi bukan hanya sekadar menganjurkan, misalnya menjadikan UU Cipta Kerja sebagai materi pembelajaran. Kalau hanya dianjurkan begitu, nanti mungkin guru akan mengalami tantangan, bagaimana menerjemahkannya," katanya.
Dia menerangkan, saat ini Pemprov DKI sudah menyiapkan RPP itu. Namun, dalam RPP itu ada perbedaan jumlah pertemuan diantara SMP, SMA, dan SMK serta bakal disesuaikan dengan situasi di sekolah masing-masing."Jadi nantinya anak-anak dari rumah, guru mengajar jarak jauh, tapi ada pedomannya. Harapannya sejak dini anak-anak dapat kesempatan untuk terbiasa membicarakan secara konstruktif permasalahan yang dibicarakan oleh masyarakat umum dan menjadi media pembelajaran yang bermanfaat untuk semuanya, baik gurunya, orang tuanya, maupun siswanya," katanya.
Saat ditanyakan apakah RPP itu sebagai langkah Pemprov DKI untuk mencegah para pelajar ikut demo sebagaimana yang terjadi dewasa ini, Anies pun menampiknya dan hanya menjawab kalau RPP itu hanya sebagai bahan pembelajaran bagi guru agar bisa mengajak anak didiknya berdiskusi tentang situasi yang berkembang di masyarakat secara terstruktur. Adapun RPP itu sejatinya bisa pula dipakai oleh siapapun dan dimana pun, bukan hanya oleh para guru di Jakarta saja.
(hab)
tulis komentar anda