Lima Kepala Daerah Bodebek Kembali Mendesak Stop Operasional Commuter Line
Selasa, 05 Mei 2020 - 21:33 WIB
Penumpang KRL Commuter Line saat menjalani swab test untuk mendeteksi Covid-19 di Stasiun Bogor, Senin (27/4/2020). SINDOnews/Haryudi
BOGOR - Lima kepala daerah di wilayah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) kembali meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghentikan sementara operasional Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line . Permintaan ini menyusul ditemukannya 3 dari 325 penumpang KRL yang menjalani swab test di Stasiun Bogor, dinyatakan positif Corona Virus Disease (Covid-19)
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi lima kepala daerah yang digelar secara virtual (Video Conference), Selasa (5/5/2020). Hadir dalam rakor virtual tersebut yakni Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dan perwakilan Pemkab Bekasi.
"Semua sepakat untuk mengirimkan surat segera. Ini tinggal tujuh hari lagi menjelang akhir PSBB kedua, jadi harus cepat. Fokus pembahasannya isu KRL. Ada banyak rekomendasi hasil diskusi tadi, tapi kami kerucutkan menjadi dua opsi kepada Kemenhub," ungkap Bima. (Baca: Gubernur Jabar Umumkan 3 Penumpang KRL Bogor-Jakarta Positif COVID-19 )
Ia menjelaskan, 5 kepala daerah sepakat meminta Kemenhub untuk menghentikan layanan Commuter Line dan berkoordinasi untuk mewajibkan perusahaan pengecualian PSBB yang masih beroperasi agar menyediakan layanan transportasi antar jemput bagi karyawannya.
Opsi kedua, kata Bima, apabila kebijakan itu tidak diambil oleh pemerintah pusat, maka diminta agar menerapkan aturan yang ketat. Misalnya, penambahan gerbong, pengaturan kembali jam operasional atau penambahan jam.
"Dan ada seleksi yang lebih ketat bagi orang-orang yang akan masuk stasiun. Misalnya dengan menunjukan surat tugas dari perusahaan. Jadi, kalau yang cuma ingin sekadar main tidak bisa," bebernya. (Baca juga: 3 Penumpang KRL Positif Corona, PT KCI: Penyebaran Virus Dapat Terjadi di Manapun)
Menurut Bima, hasil rakor tersebut akan disusun menjadi surat rekomendasi lima kepala daerah. "Besok akan kami kirim ke pusat. Kami juga akan lampirkan hasil tes swab di Stasiun Bogor (tiga penumpang positif) dan tes swab di stasiun yang ada di Bekasi sebagai bahan menentukan kebijakan," pungkasnya.
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi lima kepala daerah yang digelar secara virtual (Video Conference), Selasa (5/5/2020). Hadir dalam rakor virtual tersebut yakni Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dan perwakilan Pemkab Bekasi.
"Semua sepakat untuk mengirimkan surat segera. Ini tinggal tujuh hari lagi menjelang akhir PSBB kedua, jadi harus cepat. Fokus pembahasannya isu KRL. Ada banyak rekomendasi hasil diskusi tadi, tapi kami kerucutkan menjadi dua opsi kepada Kemenhub," ungkap Bima. (Baca: Gubernur Jabar Umumkan 3 Penumpang KRL Bogor-Jakarta Positif COVID-19 )
Ia menjelaskan, 5 kepala daerah sepakat meminta Kemenhub untuk menghentikan layanan Commuter Line dan berkoordinasi untuk mewajibkan perusahaan pengecualian PSBB yang masih beroperasi agar menyediakan layanan transportasi antar jemput bagi karyawannya.
Opsi kedua, kata Bima, apabila kebijakan itu tidak diambil oleh pemerintah pusat, maka diminta agar menerapkan aturan yang ketat. Misalnya, penambahan gerbong, pengaturan kembali jam operasional atau penambahan jam.
"Dan ada seleksi yang lebih ketat bagi orang-orang yang akan masuk stasiun. Misalnya dengan menunjukan surat tugas dari perusahaan. Jadi, kalau yang cuma ingin sekadar main tidak bisa," bebernya. (Baca juga: 3 Penumpang KRL Positif Corona, PT KCI: Penyebaran Virus Dapat Terjadi di Manapun)
Menurut Bima, hasil rakor tersebut akan disusun menjadi surat rekomendasi lima kepala daerah. "Besok akan kami kirim ke pusat. Kami juga akan lampirkan hasil tes swab di Stasiun Bogor (tiga penumpang positif) dan tes swab di stasiun yang ada di Bekasi sebagai bahan menentukan kebijakan," pungkasnya.
(thm)
tulis komentar anda