Bogor Zona Merah Lagi, Warga Dilarang Bersepeda dan Jogging di Lingkar Kebun Raya
Selasa, 15 September 2020 - 10:54 WIB
Suasana jalur pedestrian dan jalur sepeda di seputaran atau lingkar Kebun Raya Bogor saat akhir pekan selalu diramaikan warga untuk jogging dan bersepeda. Foto: SINDOnews/Haryudi
BOGOR - Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas ( PSBMK ) jilid II karena Bogor kembali masuk zona merah. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai memperketat sejumlah pusat keramaian misalnya jalur pedestrian dan jalur sepeda di lingkar Kebun Raya Bogor selama dua pekan.
“Untuk sementara jalur pedestrian tidak boleh untuk beraktivitas apapun seperti olahraga, lari, jogging, gowes, skateboard, kecuali hanya sekadar menunggu kendaraan atau akses publik. Karena ini salah satu titik rawan demi menghindari kerumunan di pusat kota," ujar Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Selasa (15/9/2020). (Baca juga: Disemprot Disinfektan, Puskesmas Ciracas Dialihkan ke Pasar Rebo)
Guna memastikan PSBMK, pihaknya kembali membentuk Satgas atau unit pengawasan di lapisan masyarakat terkecil baik RT, RW, Kelurahan, hingga Kecamatan.
Mereka dibentuk untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung ke Kota Bogor sebagai akibat atau ekses yang mungkin saja terjadi dengan adanya pembatasan jam operasional atau aktivitas di sektor wisata dan rumah makan di Jakarta.
Poin yang menjadi kesepakatan berikutnya adalah pembatasan aktivitas warga tetap berlaku dimana pukul 21.00 WIB warga diimbau tidak ada lagi aktivitas keramaian, nongkrong.
“Tapi, upaya mencari nafkah terutama pedagang kecil, PKL yang tidak mengundang keramaian itu masih bisa ditolerir. Di atas jam 9 malam tidak ada aktivitas yang mengundang kerumunan warga,” kata Bima. (Baca juga: Diguyur Hujan 2 Jam Lebih, Banjir Mulai Muncul di Jakbar)
“Jam operasional unit usaha pun dimajukan batasnya menjadi jam 8 malam. Kita coba selaraskan juga dengan Kabupaten Bogor, namun dengan pengawasan ketat. Kami pun berkolaborasi dengan teman-teman pengusaha, pengelola kafe, kedai kopi dan rumah makan untuk menyepakati protokol kesehatan. Kemudian kita ingatkan lagi kepada restoran bahwa tetap aturan PSBB berlaku adanya pembatasan pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas,” beber Bima.
Dia juga mengingatkan sanksi tegas bila ada unit usaha yang melanggar baik berupa teguran, denda hingga pencabutan izin usaha.
“Untuk sementara jalur pedestrian tidak boleh untuk beraktivitas apapun seperti olahraga, lari, jogging, gowes, skateboard, kecuali hanya sekadar menunggu kendaraan atau akses publik. Karena ini salah satu titik rawan demi menghindari kerumunan di pusat kota," ujar Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Selasa (15/9/2020). (Baca juga: Disemprot Disinfektan, Puskesmas Ciracas Dialihkan ke Pasar Rebo)
Guna memastikan PSBMK, pihaknya kembali membentuk Satgas atau unit pengawasan di lapisan masyarakat terkecil baik RT, RW, Kelurahan, hingga Kecamatan.
Mereka dibentuk untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung ke Kota Bogor sebagai akibat atau ekses yang mungkin saja terjadi dengan adanya pembatasan jam operasional atau aktivitas di sektor wisata dan rumah makan di Jakarta.
Poin yang menjadi kesepakatan berikutnya adalah pembatasan aktivitas warga tetap berlaku dimana pukul 21.00 WIB warga diimbau tidak ada lagi aktivitas keramaian, nongkrong.
“Tapi, upaya mencari nafkah terutama pedagang kecil, PKL yang tidak mengundang keramaian itu masih bisa ditolerir. Di atas jam 9 malam tidak ada aktivitas yang mengundang kerumunan warga,” kata Bima. (Baca juga: Diguyur Hujan 2 Jam Lebih, Banjir Mulai Muncul di Jakbar)
“Jam operasional unit usaha pun dimajukan batasnya menjadi jam 8 malam. Kita coba selaraskan juga dengan Kabupaten Bogor, namun dengan pengawasan ketat. Kami pun berkolaborasi dengan teman-teman pengusaha, pengelola kafe, kedai kopi dan rumah makan untuk menyepakati protokol kesehatan. Kemudian kita ingatkan lagi kepada restoran bahwa tetap aturan PSBB berlaku adanya pembatasan pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas,” beber Bima.
Dia juga mengingatkan sanksi tegas bila ada unit usaha yang melanggar baik berupa teguran, denda hingga pencabutan izin usaha.
(jon)
tulis komentar anda