Agar Pembagian Merata, Mensos Minta Pemprov DKI Perbaharui Data Bansos
Senin, 04 Mei 2020 - 08:10 WIB
Pengemasan paket bansos untuk warga. Foto/Antara
JAKARTA - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengimbau agar warga tidak mempersoalkan masalah data dan mengajak warga bergotong-royong dalam distribusi sembako. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar bahu membahu melawan Covid-19.
“Saya kira kita tidak usah ribut-ribut soal data. Semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara gotong-royong. Kita ini masyarakat yang karakternya gotong-royong,” kata Juliari kemarin.
Mensos berharap agar semua warga mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah secara merata. Tapi, bagi mereka yang sudah menerima bansos dari pemprov atau dari siapa pun, sebaiknya tidak diberikan lagi, tapi dialihkan kepada keluarga lain yang belum menerima.
Hal tersebut dilakukan lantaran ada keterbatasan dari jumlah mengingat tidak semua warga di DKI Jakarta bisa diberikan sembako sehingga pendistribusian sembako merata di seluruh wilayah. “Tidak mungkin semua kita berikan, saya kira tadi bisa di lihat sendiri, dari RT/RW menyanggupi agar diatur dengan rapi sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan,” ungkapnya.
Juliari mengaku akan melakukan rapat dengan Pemerintah DKI untuk melakukan evaluasi dan meminta data penerima bansos yang baru. “Hari ini saya akan rapat dengan gubernur DKI untuk meminta data baru agar yang dapat tidak itu-itu lagi,” ucapnya.
Kemensos menyalurkan bantuan sembako kepada 1,3 keluarga di DKI Jakarta dan 600.000 keluarga di Bodetabek dengan nilai bantuan Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, yaitu April sampai Juni.
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat ditugaskan untuk meninjau langsung proses pendistribusian bantuan sosial (bansos) sembako Presiden di daerah Rawa Badak, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peninjauan ini merupakan upaya memastikan pendistribusian berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Saya mendapat tugas untuk meninjau langsung pendistribusian bansos sembako Presiden di Rawa Badak Selatan RW 10 dan Rawa Badak Utara RW 08. Ini dilakukan untuk memastikan bansos benar-benar sampai ke masyarakat, khususnya keluarga yang terdampak Covid-19,” jelasnya.
Sesuai kebijakan Presiden terkait larangan mudik untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, masyarakat diberi kompensasi berupa bansos untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini juga merupakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.
“Saya kira kita tidak usah ribut-ribut soal data. Semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara gotong-royong. Kita ini masyarakat yang karakternya gotong-royong,” kata Juliari kemarin.
Mensos berharap agar semua warga mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah secara merata. Tapi, bagi mereka yang sudah menerima bansos dari pemprov atau dari siapa pun, sebaiknya tidak diberikan lagi, tapi dialihkan kepada keluarga lain yang belum menerima.
Hal tersebut dilakukan lantaran ada keterbatasan dari jumlah mengingat tidak semua warga di DKI Jakarta bisa diberikan sembako sehingga pendistribusian sembako merata di seluruh wilayah. “Tidak mungkin semua kita berikan, saya kira tadi bisa di lihat sendiri, dari RT/RW menyanggupi agar diatur dengan rapi sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan,” ungkapnya.
Juliari mengaku akan melakukan rapat dengan Pemerintah DKI untuk melakukan evaluasi dan meminta data penerima bansos yang baru. “Hari ini saya akan rapat dengan gubernur DKI untuk meminta data baru agar yang dapat tidak itu-itu lagi,” ucapnya.
Kemensos menyalurkan bantuan sembako kepada 1,3 keluarga di DKI Jakarta dan 600.000 keluarga di Bodetabek dengan nilai bantuan Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, yaitu April sampai Juni.
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat ditugaskan untuk meninjau langsung proses pendistribusian bantuan sosial (bansos) sembako Presiden di daerah Rawa Badak, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peninjauan ini merupakan upaya memastikan pendistribusian berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Saya mendapat tugas untuk meninjau langsung pendistribusian bansos sembako Presiden di Rawa Badak Selatan RW 10 dan Rawa Badak Utara RW 08. Ini dilakukan untuk memastikan bansos benar-benar sampai ke masyarakat, khususnya keluarga yang terdampak Covid-19,” jelasnya.
Sesuai kebijakan Presiden terkait larangan mudik untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, masyarakat diberi kompensasi berupa bansos untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini juga merupakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.
tulis komentar anda