Warga Berbagai Kelurahan di Jakarta Lapor Ke Bawaslu, Minta Pemungutan Suara Ulang
Selasa, 03 Desember 2024 - 11:36 WIB
Warga dari berbagai kelurahan yang ada di Jakarta ramai-ramai melapor ke Bawaslu yang ada di wilayahnya. Mereka meminta dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Foto/Dok.SINDOnews
JAKARTA - Warga dari berbagai kelurahan yang ada di Jakarta ramai-ramai melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang ada di wilayahnya. Mereka meminta dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
Salah satunya, Riska Olivia Maharani, warga Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat (TPS 36). Dia mengaku melapor ke Bawaslu Jakarta Pusat karena tidak mendapatkan undangan pencoblosan atau formulir C6.
"Kami tidak memdapatkan undangan pencoblosan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur pilihan kami sendiri. Jadi, sekarang kami melapor ke Bawaslu Jakpus," kata Riska, Senin (2/12/2024).
Selain itu, dirinya menilai bahwa Pilkada Jakarta tahun 2024 ini tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, yaitu keadilan.
"Ada yang mencoblos, ada yang tidak mencoblos. Ini tidak adil namanya. Makanya, harus dilakukan pemungutan suara ulang," terangnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh warga Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara (TPS 40), Maisaroh yang menyebut bahwa seperti pemilihan presiden, seharusnya para warga yang mempunyai hak suara diberikan undangan untuk pencoblosan.
"Tapi sekarang undangannya tidak diberikan. Untuk itu saya melapor," ujarnya.
Salah satunya, Riska Olivia Maharani, warga Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat (TPS 36). Dia mengaku melapor ke Bawaslu Jakarta Pusat karena tidak mendapatkan undangan pencoblosan atau formulir C6.
Baca Juga
"Kami tidak memdapatkan undangan pencoblosan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur pilihan kami sendiri. Jadi, sekarang kami melapor ke Bawaslu Jakpus," kata Riska, Senin (2/12/2024).
Selain itu, dirinya menilai bahwa Pilkada Jakarta tahun 2024 ini tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, yaitu keadilan.
"Ada yang mencoblos, ada yang tidak mencoblos. Ini tidak adil namanya. Makanya, harus dilakukan pemungutan suara ulang," terangnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh warga Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara (TPS 40), Maisaroh yang menyebut bahwa seperti pemilihan presiden, seharusnya para warga yang mempunyai hak suara diberikan undangan untuk pencoblosan.
Baca Juga
"Tapi sekarang undangannya tidak diberikan. Untuk itu saya melapor," ujarnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda