Respons Demokrat soal PKS Bakal Tinggalkan Anies di Pilkada Jakarta
Minggu, 11 Agustus 2024 - 07:11 WIB
Partai Demokrat menghormati langkah PKS yang akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta 2024 dan bakal meninggalkan Anies Baswedan. Foto/Ist
JAKARTA - Partai Demokrat menghormati langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta 2024 dan bakal meninggalkan Anies Baswedan . Hal ini ditegaskan oleh Deputi Bappilu DPP Demokrat, Kamhar Lakumani.
Menurut Kamhar, langkah itu bagian sikap dan kedaulatan PKS dalam tentukan pilihan politik.
"Kami menghormati sepenuhnya sikap politik dan kedaulatan PKS dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya. Termasuk jika saat ini membuka opsi untuk menjadi bagian dari KIM Plus yang mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta," kata Kamhar saat dihubungi, Sabtu (10/8/2024).
Kamhar menjelaskan, komunikasi politik lintas partai merupakan suatu keniscayaan, apalagi pada konteks Pilkada Serentak 2024 saat ini. Menurutnya, hampir di seluruh daerah mesti membangun kerja sama politik lintas partai untuk memenuhi syarat mengusung pasangan calon.
"Lagi pula, semua pihak menyadari konfigurasi politik di pusat dengan di daerah berbeda. Oleh karena itu tidak mungkin bisa dilinearkan secara mutlak antara koalisi pilpres dengan koalisi pilkada," ucapnya.
Terkecuali, di Pilkada Jakarta. Demokrat kata Kamhar, masih linear dengan KIM. Ia berkata, Demokrat akan berikhtiar untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh keputusan KIM di Pilkada 2024.
"Sejalan dengan prinsip dan semangat yang sering dipresentasikan Pak Prabowo selaku pemimpin KIM dan Presiden terpilih untuk membangun kolaborasi dan sinergi dengan seluruh elemen," tuturnya.
"Mengajak semua untuk bekerja sama. Karenanya, terkait ajakan untuk menjadi bagian dari KIM Plus pun tentu terbuka," tandasnya.
Sebelumnya, PKS ancang-ancang bergabung ke KIM Plus di Pilkada Jakarta 2024. Pilihan mengusung pasangan Anies Baswedan dan M Sohibul Iman (AMAN) bukan menjadi prioritas untuk saat ini.
"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan AMAN ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid dalam jumpa pers di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2024).
Menurut Kamhar, langkah itu bagian sikap dan kedaulatan PKS dalam tentukan pilihan politik.
"Kami menghormati sepenuhnya sikap politik dan kedaulatan PKS dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya. Termasuk jika saat ini membuka opsi untuk menjadi bagian dari KIM Plus yang mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta," kata Kamhar saat dihubungi, Sabtu (10/8/2024).
Kamhar menjelaskan, komunikasi politik lintas partai merupakan suatu keniscayaan, apalagi pada konteks Pilkada Serentak 2024 saat ini. Menurutnya, hampir di seluruh daerah mesti membangun kerja sama politik lintas partai untuk memenuhi syarat mengusung pasangan calon.
"Lagi pula, semua pihak menyadari konfigurasi politik di pusat dengan di daerah berbeda. Oleh karena itu tidak mungkin bisa dilinearkan secara mutlak antara koalisi pilpres dengan koalisi pilkada," ucapnya.
Terkecuali, di Pilkada Jakarta. Demokrat kata Kamhar, masih linear dengan KIM. Ia berkata, Demokrat akan berikhtiar untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh keputusan KIM di Pilkada 2024.
"Sejalan dengan prinsip dan semangat yang sering dipresentasikan Pak Prabowo selaku pemimpin KIM dan Presiden terpilih untuk membangun kolaborasi dan sinergi dengan seluruh elemen," tuturnya.
"Mengajak semua untuk bekerja sama. Karenanya, terkait ajakan untuk menjadi bagian dari KIM Plus pun tentu terbuka," tandasnya.
Sebelumnya, PKS ancang-ancang bergabung ke KIM Plus di Pilkada Jakarta 2024. Pilihan mengusung pasangan Anies Baswedan dan M Sohibul Iman (AMAN) bukan menjadi prioritas untuk saat ini.
"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan AMAN ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid dalam jumpa pers di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2024).
(maf)
tulis komentar anda