Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Dorong Program Sekolah Swasta Gratis pada 2025
Sabtu, 10 Agustus 2024 - 15:46 WIB
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyoroti ketimpangan dalam akses pendidikan antara sekolah negeri dan swasta di Jakarta. Sebab, terjadi ketidakadilan yang mencolok, terutama pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini mengungkapkan sekitar 50% siswa yang bersekolah di sekolah negeri di Jakarta berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi. Padahal, sekolah negeri di Jakarta tidak memungut biaya alias gratis.
“Realita yang kita hadapi saat ini adalah banyak siswa di sekolah negeri yang berasal dari keluarga mampu, sekitar 50%. Sementara sekolah negeri itu gratis,” ujar Basri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Sabtu (10/8/2024).
Sebaliknya, mayoritas siswa yang bersekolah di sekolah swasta di Jakarta justru berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun, mereka harus membayar biaya sekolah, yang bagi banyak keluarga menjadi beban yang cukup berat.
“Khususnya di sekolah swasta grade 1, 2, dan 3, hampir 100% muridnya berasal dari keluarga kurang mampu. Ironisnya, mereka harus membayar untuk mendapatkan pendidikan di sana,” jelasnya.
Calon Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 ini mendorong Pemprov DKI untuk mengimplementasikan program sekolah gratis bagi sekolah swasta pada 2025. Program ini bukan hanya sebuah usulan, tetapi sudah menjadi tuntutan wajib yang harus diwujudkan.
“Jika program sekolah gratis ini bisa terealisasi pada tahun 2025, banyak masalah yang bisa kita atasi. Tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah di sekolah swasta,” tuturnya.
Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini mengungkapkan sekitar 50% siswa yang bersekolah di sekolah negeri di Jakarta berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi. Padahal, sekolah negeri di Jakarta tidak memungut biaya alias gratis.
“Realita yang kita hadapi saat ini adalah banyak siswa di sekolah negeri yang berasal dari keluarga mampu, sekitar 50%. Sementara sekolah negeri itu gratis,” ujar Basri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Sabtu (10/8/2024).
Sebaliknya, mayoritas siswa yang bersekolah di sekolah swasta di Jakarta justru berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun, mereka harus membayar biaya sekolah, yang bagi banyak keluarga menjadi beban yang cukup berat.
“Khususnya di sekolah swasta grade 1, 2, dan 3, hampir 100% muridnya berasal dari keluarga kurang mampu. Ironisnya, mereka harus membayar untuk mendapatkan pendidikan di sana,” jelasnya.
Baca Juga
Calon Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 ini mendorong Pemprov DKI untuk mengimplementasikan program sekolah gratis bagi sekolah swasta pada 2025. Program ini bukan hanya sebuah usulan, tetapi sudah menjadi tuntutan wajib yang harus diwujudkan.
“Jika program sekolah gratis ini bisa terealisasi pada tahun 2025, banyak masalah yang bisa kita atasi. Tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah di sekolah swasta,” tuturnya.
tulis komentar anda