Pilkada Jakarta Makin Seru setelah Muncul Wacana KIM Plus, Mungkinkah PKS Menggandeng PDIP?
Rabu, 07 Agustus 2024 - 20:29 WIB
Munculnya wacana KIM Plus yang dilontarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pada pekan lalu, membuat dinamika Pilkada Jakarta semakin menarik. Posisi Anies yang masih bertengger di posisi teratas dalam beberapa survei Pilkada Jakarta, disebut terancam dan tak bisa berlayar di Pilkada Jakarta.
Penilaian tersebut antara lain datang dari pengamat politik Ujang Komarudin. "Kalau skema KIM Plus itu jadi yang diucapkan oleh Dasco, maka ya Nasdem bisa gabung KIM, PKB bisa gabung KIM. PKB kan bisa diajak dengan skema KIM, kalau itu terjadi ya Anies nggak bisa berlayar, Anies tidak akan dapat dukungan partai," tutur Ujang yang juga Dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu, Sabtu (3/8/2024).
Sorotan kini ditujukan kepada PKS. Partai yang dipimpin Ahmad Syaikhu ini memang bisa saja berpaling dari Anies jika ada tawaran menarik dari KIM. Bahkan, beredar kabar bahwa Ridwan Kamil hanya mau diusung di Pilkada Jakarta jika ada PKS dalam koalisi pendukungnya.
Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring turut bersuara ihwal kabar yang menyebut partainya akan merapat ke KIM Plus. Tifatul mengatakan, belum ada pembahasan dari DPP PKS terkait kabar tersebut. "Di tingkat DPP belum ada pembahasannya," kata Tifatul saat dihubungi, Rabu (7/8/2024).
Jika PKS ditinggal Nasdem dan PKB, apakah ada kemungkinan menggandeng PDIP yang juga butuh rekan koalisi? Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Robi Nurhadi mengatakan, dalam politik itu yang ada adalah kepentingan abadi. "Maka dalam Pilgub DKI ini sangat mungkin PKS menggandeng PDIP untuk menghadapi Koalisi Indonesia Maju Plus," kata Robi kepada SINDOnews, Rabu (7/8/2024).
Namun, Robi khawatir yang dimaksud dengan wacana KIM Plus adalah KIM Plus PKS. Apalagi, beberapa waktu lalu muncul pernyataan dari PKS agar diajak gabung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Kalau PKS menerima kursi menteri, peluang Pak Anies menjadi hilang," katanya.
Robi mengatakan, jika itu terjadi, akan menjadi pertaruhan besar bagi PKS karena bisa saja ditinggalkan pendukungnya dari kalangan Islam moderat yang irisannya sangat kuat dengan Anies. "Dalam bahasa lain, kalau PKS menerima masuk kabinet apalagi hal lainnya, mungkin bisa dilihat sebagai tindakan bunuh diri," ujarnya.
Karena itu, kata Robi, pilihan baik dari yang buruk adalah PKS menggandeng PDIP. Tinggal bagaimana memoderasi perbedaan tajam dari sisi ideologi dan mencairkan massa PKS ke PDIP, maupun massa PDIP ke PKS.
Hal lain yang kemungkinan menarik lainnya adalah jika kemudian PDIP menyodorkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal ini akan memunculkan polemik baru.
"Beda kalau misalnya PDIP mengusung Andika Perkasa atau calon yang lain. Tapi kata kuncinya, dalam mencapai kepentingan abadi itu PKS sangat mungkin menggandeng PDIP." Achmad Al Fiqri, Rico Afrido Simanjuntak, Dzikry Subhanie
Penilaian tersebut antara lain datang dari pengamat politik Ujang Komarudin. "Kalau skema KIM Plus itu jadi yang diucapkan oleh Dasco, maka ya Nasdem bisa gabung KIM, PKB bisa gabung KIM. PKB kan bisa diajak dengan skema KIM, kalau itu terjadi ya Anies nggak bisa berlayar, Anies tidak akan dapat dukungan partai," tutur Ujang yang juga Dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu, Sabtu (3/8/2024).
Sorotan kini ditujukan kepada PKS. Partai yang dipimpin Ahmad Syaikhu ini memang bisa saja berpaling dari Anies jika ada tawaran menarik dari KIM. Bahkan, beredar kabar bahwa Ridwan Kamil hanya mau diusung di Pilkada Jakarta jika ada PKS dalam koalisi pendukungnya.
Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring turut bersuara ihwal kabar yang menyebut partainya akan merapat ke KIM Plus. Tifatul mengatakan, belum ada pembahasan dari DPP PKS terkait kabar tersebut. "Di tingkat DPP belum ada pembahasannya," kata Tifatul saat dihubungi, Rabu (7/8/2024).
Jika PKS ditinggal Nasdem dan PKB, apakah ada kemungkinan menggandeng PDIP yang juga butuh rekan koalisi? Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Robi Nurhadi mengatakan, dalam politik itu yang ada adalah kepentingan abadi. "Maka dalam Pilgub DKI ini sangat mungkin PKS menggandeng PDIP untuk menghadapi Koalisi Indonesia Maju Plus," kata Robi kepada SINDOnews, Rabu (7/8/2024).
Namun, Robi khawatir yang dimaksud dengan wacana KIM Plus adalah KIM Plus PKS. Apalagi, beberapa waktu lalu muncul pernyataan dari PKS agar diajak gabung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Kalau PKS menerima kursi menteri, peluang Pak Anies menjadi hilang," katanya.
Robi mengatakan, jika itu terjadi, akan menjadi pertaruhan besar bagi PKS karena bisa saja ditinggalkan pendukungnya dari kalangan Islam moderat yang irisannya sangat kuat dengan Anies. "Dalam bahasa lain, kalau PKS menerima masuk kabinet apalagi hal lainnya, mungkin bisa dilihat sebagai tindakan bunuh diri," ujarnya.
Karena itu, kata Robi, pilihan baik dari yang buruk adalah PKS menggandeng PDIP. Tinggal bagaimana memoderasi perbedaan tajam dari sisi ideologi dan mencairkan massa PKS ke PDIP, maupun massa PDIP ke PKS.
Hal lain yang kemungkinan menarik lainnya adalah jika kemudian PDIP menyodorkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal ini akan memunculkan polemik baru.
"Beda kalau misalnya PDIP mengusung Andika Perkasa atau calon yang lain. Tapi kata kuncinya, dalam mencapai kepentingan abadi itu PKS sangat mungkin menggandeng PDIP." Achmad Al Fiqri, Rico Afrido Simanjuntak, Dzikry Subhanie
tulis komentar anda