Aktivitas Perkantoran Menjadi Indikator Evaluasi Sistem Ganjil Genap
Senin, 10 Agustus 2020 - 23:01 WIB
Sistem ganjil genap di 25 ruas jalan ibu kota yang berlaku sejak Senin (3/8/2020) pekan lalu belum bisa dievaluasi. SINDOnews/Isra Triansyah
JAKARTA - Sistem ganjil genap di 25 ruas jalan ibu kota yang berlaku sejak Senin (3/8/2020) pekan lalu belum bisa dievaluasi. Peningkatan aktivitas di perkantoran menjadi indikator evaluasi ganjil genap selama sepekan ke depan.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, sistem ganjil genap yang sudah dilakukan selama sepekan belum bisa dijadikan bahan evaluasi. Sebab, masa itu baru dalam tahapan sosialisasi, sementara penindakan baru dilakukan hari ini, Senin (10/8/2020). (Baca juga; Awal Pekan, Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 479 Kasus )
"Selama seminggu kemarin tentu ini belum bisa dijadikan patokan. Kenapa? Karena seminggu itu kan sedang sosialisasi. Jadi, kalaupun melakukan evaluasi, tentu itu bukan ideal. Mulai hari ini sudah ada penegakan hukum oleh rekan kepolisian. Mulai hari ini kita juga mulai melakukan pengumpulan data untuk kita jadikan bahan evaluasi," kata Syafrin saat dihubungi, Senin (10/8/2020).
Syafrin menjelaskan, hasil evaluasi sementara pada hari pertama penindakan sistem ganjil genap, Syafrin melihat secara keseluruhan tidak ada lonjakan penumpang angkutan umum. Sebab, tujuan melakukan pembatasan dengan ganjil genap sebagai instrumen pengendalian pergerakan orang di tengah pandemi. (Baca juga; Raih Predikat A, Kota Bogor Jadi Percontohan Pelayanan Publik Kelompok Rentan )
Untuk itu, lanjut Syafrin, pemantauan sistem ganjil genap lebih difokuskan terhadap aktifitas perkantoran. Pihaknya pun telah berkordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi serta Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) terkait pelaksanaan jadwal orang bekerja.
"Kontrolnya sejuah mana protokol kesehatan dilaksanakan dan kerja di rumah 50%. Kita koordinasikan terus dan indikator nya salah satunya di mobilitas. Begitu volume lalu lintasnya tinggi, artinya di tengah pelaksanaan PSBB, mobilitas warga tetap tinggi dan pelaksanaan pengaturan di hulu, yaitu di tempat kerja belum efektif. Dan ini terus kita evaluasi," pungkasnya
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, sistem ganjil genap yang sudah dilakukan selama sepekan belum bisa dijadikan bahan evaluasi. Sebab, masa itu baru dalam tahapan sosialisasi, sementara penindakan baru dilakukan hari ini, Senin (10/8/2020). (Baca juga; Awal Pekan, Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 479 Kasus )
"Selama seminggu kemarin tentu ini belum bisa dijadikan patokan. Kenapa? Karena seminggu itu kan sedang sosialisasi. Jadi, kalaupun melakukan evaluasi, tentu itu bukan ideal. Mulai hari ini sudah ada penegakan hukum oleh rekan kepolisian. Mulai hari ini kita juga mulai melakukan pengumpulan data untuk kita jadikan bahan evaluasi," kata Syafrin saat dihubungi, Senin (10/8/2020).
Syafrin menjelaskan, hasil evaluasi sementara pada hari pertama penindakan sistem ganjil genap, Syafrin melihat secara keseluruhan tidak ada lonjakan penumpang angkutan umum. Sebab, tujuan melakukan pembatasan dengan ganjil genap sebagai instrumen pengendalian pergerakan orang di tengah pandemi. (Baca juga; Raih Predikat A, Kota Bogor Jadi Percontohan Pelayanan Publik Kelompok Rentan )
Untuk itu, lanjut Syafrin, pemantauan sistem ganjil genap lebih difokuskan terhadap aktifitas perkantoran. Pihaknya pun telah berkordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi serta Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) terkait pelaksanaan jadwal orang bekerja.
"Kontrolnya sejuah mana protokol kesehatan dilaksanakan dan kerja di rumah 50%. Kita koordinasikan terus dan indikator nya salah satunya di mobilitas. Begitu volume lalu lintasnya tinggi, artinya di tengah pelaksanaan PSBB, mobilitas warga tetap tinggi dan pelaksanaan pengaturan di hulu, yaitu di tempat kerja belum efektif. Dan ini terus kita evaluasi," pungkasnya
(wib)
Lihat Juga :
tulis komentar anda