Soroti Masalah Pendidikan di Tangsel, Caleg Perindo: Jumlah SD dan SMP Negeri Terjadi Ketimpangan
Kamis, 07 Desember 2023 - 18:57 WIB
Caleg DPRD Tangsel Dapil 5 dari Partai Perindo Bambang Pamudji dan Caleg DPRD Banten Dapil 9 Budy Tjoanda dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Kamis (7/12/2023). Foto: Partai Perindo
TANGERANG SELATAN - Masalah kualitas pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih menjadi pekerjaan rumah, padahal Tangsel merupakan wilayah yang dekat ibu kota. Hal tersebut disampaikan Caleg DPRD Tangsel Dapil 5 dari Partai Perindo Bambang Pamudji.
"Untuk Tangsel kualitas pendidikannya belum memadai," kata Bambang dalam diskusi Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Kamis (7/12/2023).
Beberapa masalah yakni terjadi ketimpangan jumlah SD dan SMP. Diketahui, jumlah SMP di Tangsel hanya sekitar 15 persen dari jumlah SD, sehingga tingkat keterserapan alumni di SD negeri dengan SMP negeri terbilang minim.
Dampak dari ketimpangan menyebabkan banyak orang tua wali menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dengan biayanya cukup mahal. Bahkan, ada siswa yang sampai putus sekolah (drop out).
Caleg DPRD Banten Dapil 9 dari Partai Perindo Budy Tjoanda menuturkan penyebab siswa putus sekolah di Tangsel selain faktor kemiskinan juga karena banyaknya lulusan siswa SD negeri yang tidak tertampung di SMP negeri.
"Mereka putus sekolah karena tidak masuk SMP negeri karena ketersediaan sekolah negeri sangat minim," ujarnya.
Selain itu, adanya oknum-oknum yang melakukan praktik KKN seperti pungutan biaya masuk sekolah negeri juga menjadi masalah yang serius.
"Setelah mereka lulus SMP mau ke SMA negeri itu kesulitan padahal NEM mereka memenuhi persyaratan. Kenapa? Karena khusus di Tangsel masih ada oknum-oknum bermain KKN. Untuk masuk sekolah negeri dia bayar Rp15 juta-Rp20 juta ke sekolah negeri. Inilah keprihatinan saya. Jika masuk, ini akan saya perjuangkan dan perbaiki," kata Budy.
"Untuk Tangsel kualitas pendidikannya belum memadai," kata Bambang dalam diskusi Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Kamis (7/12/2023).
Beberapa masalah yakni terjadi ketimpangan jumlah SD dan SMP. Diketahui, jumlah SMP di Tangsel hanya sekitar 15 persen dari jumlah SD, sehingga tingkat keterserapan alumni di SD negeri dengan SMP negeri terbilang minim.
Baca Juga
Dampak dari ketimpangan menyebabkan banyak orang tua wali menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dengan biayanya cukup mahal. Bahkan, ada siswa yang sampai putus sekolah (drop out).
Caleg DPRD Banten Dapil 9 dari Partai Perindo Budy Tjoanda menuturkan penyebab siswa putus sekolah di Tangsel selain faktor kemiskinan juga karena banyaknya lulusan siswa SD negeri yang tidak tertampung di SMP negeri.
"Mereka putus sekolah karena tidak masuk SMP negeri karena ketersediaan sekolah negeri sangat minim," ujarnya.
Selain itu, adanya oknum-oknum yang melakukan praktik KKN seperti pungutan biaya masuk sekolah negeri juga menjadi masalah yang serius.
"Setelah mereka lulus SMP mau ke SMA negeri itu kesulitan padahal NEM mereka memenuhi persyaratan. Kenapa? Karena khusus di Tangsel masih ada oknum-oknum bermain KKN. Untuk masuk sekolah negeri dia bayar Rp15 juta-Rp20 juta ke sekolah negeri. Inilah keprihatinan saya. Jika masuk, ini akan saya perjuangkan dan perbaiki," kata Budy.
(jon)
tulis komentar anda