Lelah Disalahkan Warga soal Bansos, Puluhan Kades Datangi Kantor Bupati Bogor
Rabu, 29 April 2020 - 21:09 WIB
Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor, mendatangi Kantor Bupati di Komplek Pemkab Bogor, Rabu (29/4/2020). Foto: SINDOnews/Haryudi
BOGOR - Tak ingin terus jadi "bulan-bulanan" warga akibat masalah pendataan penerima bantuan sosial (bansos) terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) bermasalah, puluhan Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor, mendatangi Kantor Bupati di Komplek Pemkab Bogor, Rabu (29/4/2020).
Sejak sepekan terakhir, para kepala desa mengaku dibuat pusing dan was-was karena kerap jadi "bulan-bulanan" warga yang membutuhkan bantuan, khususnya saat diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Ketua Bidang Pendidikan Apdesi Kabupaten Bogor Lukmanul Hakim mengatakan, sejak gembar-gembor pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat, kritik dan protes kemarahan terus berdatangan ke kantornya.
"Mulai dari RT hingga warga menganggap data bansos yang diajukan tidak sesuai. Terlebih bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa berpotensi menimbulkan masalah karena data tak sesuai," kata Lukmanul.
Maka dari itu, ia bersama puluhan rekannya sengaja mendatangi kantor Bupati Bogor untuk memprotes terkait bansos dari Presiden, Kementerisn Sosial, Pemprov Jawa Barat, maupun Pemkab Bogor.
"Jadi fakta di lapangan tidak seindah yang digembor-gemborkan. Janji manis soal bantuan terdampak Covid-19 akan mendapatkan sekian, faktanya masyarakat resah," tukasnya.
Ia ingin agar Pemkab Bogor tidak menjanjikan hal-hal yang bersifat angin surga di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, jika memang tak mampu merealisasikannya.
"Jangan bicara indah soal bantuan ini sehingga dampaknya ke kami (kades). Warga protes ke RT, kemudian RT datang ke kantor desa, kita jadi bahan amuk kemarahan warga. Mereka komplain bantuan karena tidak tepat sasaran," imbuhnya.
Ia mencontohkan, bantuan sosial belum sepenuhnya tersalurkan ke warga yang biasanya datang melalui RT dari kecamatan. Namun terdapat data beberapa keluarga yang diusulkan tidak sesuai di lapangan.
Sejak sepekan terakhir, para kepala desa mengaku dibuat pusing dan was-was karena kerap jadi "bulan-bulanan" warga yang membutuhkan bantuan, khususnya saat diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Ketua Bidang Pendidikan Apdesi Kabupaten Bogor Lukmanul Hakim mengatakan, sejak gembar-gembor pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat, kritik dan protes kemarahan terus berdatangan ke kantornya.
"Mulai dari RT hingga warga menganggap data bansos yang diajukan tidak sesuai. Terlebih bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa berpotensi menimbulkan masalah karena data tak sesuai," kata Lukmanul.
Maka dari itu, ia bersama puluhan rekannya sengaja mendatangi kantor Bupati Bogor untuk memprotes terkait bansos dari Presiden, Kementerisn Sosial, Pemprov Jawa Barat, maupun Pemkab Bogor.
"Jadi fakta di lapangan tidak seindah yang digembor-gemborkan. Janji manis soal bantuan terdampak Covid-19 akan mendapatkan sekian, faktanya masyarakat resah," tukasnya.
Ia ingin agar Pemkab Bogor tidak menjanjikan hal-hal yang bersifat angin surga di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, jika memang tak mampu merealisasikannya.
"Jangan bicara indah soal bantuan ini sehingga dampaknya ke kami (kades). Warga protes ke RT, kemudian RT datang ke kantor desa, kita jadi bahan amuk kemarahan warga. Mereka komplain bantuan karena tidak tepat sasaran," imbuhnya.
Ia mencontohkan, bantuan sosial belum sepenuhnya tersalurkan ke warga yang biasanya datang melalui RT dari kecamatan. Namun terdapat data beberapa keluarga yang diusulkan tidak sesuai di lapangan.
tulis komentar anda