DKI Targetkan 80.000 Warga yang Memasuki Usia 17 Tahun Sudah Miliki KTP saat Pemilu 2024
Jum'at, 21 Juli 2023 - 06:59 WIB
JAKARTA - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mengebut pendataan warga Jakarta yang akan dan telah berusia 17 tahun untuk Pemilu 2024 mendatang.
Kepala Disdukcapil DKI, Budi Awaluddin mengatakan, diperkirakan sebanyak 80.000 warga Ibu Kota memasuki usia 17 tahun, terhitung dari Juli 2023.
“Terdapat sekitar 80.000 warga yang harus kita kejar untuk melakukan perekaman. Sehingga ketika mereka berulang tahun, mereka sudah menerima KTP,” kata Budi pada wartawan, Kamis (20/7/2023).
Budi menjelaskan pendataan tersebut ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan. Hal itu dilakukan supaya ketika pemilu tiba para warga DKI yang berusia 17 tahun sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Kami menargetkan 2 bulan, mudah-mudahan sudah bisa selesai, bisa mengejar angka 80.000 itu,” ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, lanjut Budi, pihaknya bakal bekerja sama dengan kecamatan, kelurahan, serta RT, dan RW untuk mendata warga yang sulit terjangkau.
Menurutnya, peran perangkat terkait seperti RT dan RW sangat penting lantaran banyak warga DKI yang bersekolah di luar Jakarta.
“Sebenarnya mereka bisa ngerekam di mana saja, kita minta tolong RT dan RW untuk mengomunikasikan kepada penduduknya yang bisa datang untuk melakukan perekaman di daerah atau di wilayah tempat mereka sedang beraktivitas, misalkan mereka pesantren atau sekolah di luar,” ucapnya.
Kepala Disdukcapil DKI, Budi Awaluddin mengatakan, diperkirakan sebanyak 80.000 warga Ibu Kota memasuki usia 17 tahun, terhitung dari Juli 2023.
“Terdapat sekitar 80.000 warga yang harus kita kejar untuk melakukan perekaman. Sehingga ketika mereka berulang tahun, mereka sudah menerima KTP,” kata Budi pada wartawan, Kamis (20/7/2023).
Budi menjelaskan pendataan tersebut ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan. Hal itu dilakukan supaya ketika pemilu tiba para warga DKI yang berusia 17 tahun sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Kami menargetkan 2 bulan, mudah-mudahan sudah bisa selesai, bisa mengejar angka 80.000 itu,” ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, lanjut Budi, pihaknya bakal bekerja sama dengan kecamatan, kelurahan, serta RT, dan RW untuk mendata warga yang sulit terjangkau.
Menurutnya, peran perangkat terkait seperti RT dan RW sangat penting lantaran banyak warga DKI yang bersekolah di luar Jakarta.
“Sebenarnya mereka bisa ngerekam di mana saja, kita minta tolong RT dan RW untuk mengomunikasikan kepada penduduknya yang bisa datang untuk melakukan perekaman di daerah atau di wilayah tempat mereka sedang beraktivitas, misalkan mereka pesantren atau sekolah di luar,” ucapnya.
(hab)
tulis komentar anda