Pemprov DKI Diminta Jadikan Momentum Hardiknas untuk Tingkatkan Kualitas PPDB
Selasa, 02 Mei 2023 - 21:07 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike. Foto DOK ist
JAKARTA - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau seleksi penerimaan siswa baru di Jakarta selalu menjadi masalah setiap tahunnya. Salah satunya sulitnya akses informasi mengenai proses persyaratan dan administrasi.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengatakan bahwa dalam momen Hari Pendidikan Nasional, bentuk pelayanan publik terkait PPDB di Jakarta harus lebih ditingkatkan agar kualitasnya menjadi lebih baik lagi.
“Setiap tahunnya saya selalu menerima laporan warga terkait sulitnya dan membingungkannya proses PPDB, menurut saya informasi PPDB ini adalah informasi publik yang sangat Vital, sehingga harus mudah diakses dan mudah dimengerti,” kata Yuke, Selasa (2/5/2023).
Perempuan yang juga merupakan anggota panitia khusus Pendidikan itu, menegaskan bahwa pemprov DKI Jakarta seharusnya setiap tahun melakukan riset dan evaluasi untuk proses PPDB sehingga ada adpatasi dan penyesuain yang lebih baik lagi tiap tahunnya.
Kendati demikian, Yuke mengapresiasi bahwa tahun ini proses PPDB sudah disosialisasikan secara masif oleh pemprov dari waktu yang cukup lama sebelum PPDB dimulai.
“Kunci keberhasilan PPDB adalah sosialisasi yang masif, merata, dan terstruktur, serta semua kanal media pemprov terkait PPDB harus siap secara infrastuktur, baik itu website, sosmed, kontak hotline, serta perlu adanya posko fisik informasi PPDB di lokasi-lokasi strategis,” ujarnya.
Ada 4 Jalur PPDB 2023, jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi. Yuke juga sering menerima aspirasi dari warga yang menilai bahwa sistem PPDB masih memiliki banyak kekurangan dan nilai ketidakadilan bagi para murid, terlebih disistem zonasi dan prestasi.
Seperti yang ia jelaskan sebelumnya bahwa sosialisasi pemerintah merupakan kunci, tapi ia juga menegaskan bahwa peran masyarakat yang mampu memahami dan mengikuti sistem PPDB dengan baik juga merupakan kunci untuk peningkatan kualitas PPDB.
“Saya sepenuhnya memahami bahwa masih banyak persepsi sistem PPDB yang kurang dan tidak berkeadilan, masyarakat harus memahami bahwa sistem ini diciptakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pemeratan kualitas sekolah-sekolah,” ungkapnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengatakan bahwa dalam momen Hari Pendidikan Nasional, bentuk pelayanan publik terkait PPDB di Jakarta harus lebih ditingkatkan agar kualitasnya menjadi lebih baik lagi.
“Setiap tahunnya saya selalu menerima laporan warga terkait sulitnya dan membingungkannya proses PPDB, menurut saya informasi PPDB ini adalah informasi publik yang sangat Vital, sehingga harus mudah diakses dan mudah dimengerti,” kata Yuke, Selasa (2/5/2023).
Perempuan yang juga merupakan anggota panitia khusus Pendidikan itu, menegaskan bahwa pemprov DKI Jakarta seharusnya setiap tahun melakukan riset dan evaluasi untuk proses PPDB sehingga ada adpatasi dan penyesuain yang lebih baik lagi tiap tahunnya.
Kendati demikian, Yuke mengapresiasi bahwa tahun ini proses PPDB sudah disosialisasikan secara masif oleh pemprov dari waktu yang cukup lama sebelum PPDB dimulai.
“Kunci keberhasilan PPDB adalah sosialisasi yang masif, merata, dan terstruktur, serta semua kanal media pemprov terkait PPDB harus siap secara infrastuktur, baik itu website, sosmed, kontak hotline, serta perlu adanya posko fisik informasi PPDB di lokasi-lokasi strategis,” ujarnya.
Ada 4 Jalur PPDB 2023, jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi. Yuke juga sering menerima aspirasi dari warga yang menilai bahwa sistem PPDB masih memiliki banyak kekurangan dan nilai ketidakadilan bagi para murid, terlebih disistem zonasi dan prestasi.
Seperti yang ia jelaskan sebelumnya bahwa sosialisasi pemerintah merupakan kunci, tapi ia juga menegaskan bahwa peran masyarakat yang mampu memahami dan mengikuti sistem PPDB dengan baik juga merupakan kunci untuk peningkatan kualitas PPDB.
“Saya sepenuhnya memahami bahwa masih banyak persepsi sistem PPDB yang kurang dan tidak berkeadilan, masyarakat harus memahami bahwa sistem ini diciptakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pemeratan kualitas sekolah-sekolah,” ungkapnya.
(bim)
tulis komentar anda