Selain UPS Ada Kasus Korupsi Lain di Pemprov DKI

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan dugaan pelanggaran hukum (korupsi) tidak hanya pada kasus uninterruptible power supply (UPS) pada tahun anggaran 2014.

Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Budi Waseso saat berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta beberapa hari yang lalu. Budi mengungkapkan pengadaan scanner juga menjadi bidikan selanjutnya.

"Iya kata Pak Bareskrim sih begitu, ada (markup pada pengadaan) scanner, elektronik-elektronik, sistem manajemen sekolah, macam-macam lah," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2015).

Ahok menjelaskan markup sudah muncul sejak awal pembahasan APBD 2014 dan sudah dicoret namun bisa muncul kembali pada APBD Perubahan 2014.

"Makanya saya bilang kalau tidak ada e-budgeting (untuk menyusun APBD) kamu tidak bisa kontrol. Kita tidak tahu, tiba-tiba berkasnya sudah ada saja," ujar mantan politikus Gerindra itu.