BBM Naik, Ini Kata Organda DKI Jakarta
BBM Naik, Ini Kata Organda DKI Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Organisasi Angkutan daerah (Organda) DKI Jakarta belum menaikkan tarif angkutan umum di Ibu Kota. Organda baru akan membahas solusi jangka pendek menghadapi fluktuatifnya harga BBM hari ini.
Ketua Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan menegaskan, saat ini pihaknya belum menaikan tarif angkutan umum di Jakarta. Kenaikan tersebut serta solusi jangka pendek menghadapai fluktuatifnya harga BBM baru akan dibahas besok.
Kendati demikian, pria yang sudah 30 tahun lebih berkecimpung dalam dunia transportasi mengakui jika saat ini ada sebagian angkutan umum khususnya mikrolet yang menaikan tarif secara sepihak. Mereka rata-rata dikelola secara perorangan.
"Di lapangan itu, kenaikan BBM menjadi beban sopir. Sopir yang membeli bensin harus menyetor sesuai yang ditentukan. Sementara pemiliknya tidak mau tahu BBM naik berapa. Akhirnya si sopir menaikan tarif ke penumpang," jelas Shafruhan, Senin 30 Maret kemarin.
Terkait sistem rupiah per kilometer yang ditawarkan Pemprov DKI, Shafruhan mengungkapkan, sistem itu sebenarnya bukan solusi utama. Sebab, sistem tersebut hanya berlaku pada bus-bus sedang.
Sementara angkutan mikrolet belum. Untuk itu, dia berharap pemerintah tidak perlu ikut campur dalam menentukan tarif setelah pemerintah menyerahkan harga BBM ke harga pasar.
Adapun tarif rupiah per kilometer yang rencananya akan dilelang April mendatang, kata Shafruhan hingga saat ini belum dapat diputuskan. "Saya melihat konsultan yang digunakan Dinas Perhubungan tidak mengerti kondisi transportasi di Jakarta," ungkapnya.
Ketua Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan menegaskan, saat ini pihaknya belum menaikan tarif angkutan umum di Jakarta. Kenaikan tersebut serta solusi jangka pendek menghadapai fluktuatifnya harga BBM baru akan dibahas besok.
Kendati demikian, pria yang sudah 30 tahun lebih berkecimpung dalam dunia transportasi mengakui jika saat ini ada sebagian angkutan umum khususnya mikrolet yang menaikan tarif secara sepihak. Mereka rata-rata dikelola secara perorangan.
"Di lapangan itu, kenaikan BBM menjadi beban sopir. Sopir yang membeli bensin harus menyetor sesuai yang ditentukan. Sementara pemiliknya tidak mau tahu BBM naik berapa. Akhirnya si sopir menaikan tarif ke penumpang," jelas Shafruhan, Senin 30 Maret kemarin.
Terkait sistem rupiah per kilometer yang ditawarkan Pemprov DKI, Shafruhan mengungkapkan, sistem itu sebenarnya bukan solusi utama. Sebab, sistem tersebut hanya berlaku pada bus-bus sedang.
Sementara angkutan mikrolet belum. Untuk itu, dia berharap pemerintah tidak perlu ikut campur dalam menentukan tarif setelah pemerintah menyerahkan harga BBM ke harga pasar.
Adapun tarif rupiah per kilometer yang rencananya akan dilelang April mendatang, kata Shafruhan hingga saat ini belum dapat diputuskan. "Saya melihat konsultan yang digunakan Dinas Perhubungan tidak mengerti kondisi transportasi di Jakarta," ungkapnya.
(whb)
Explore More