Ini Penjelasan Ahok Soal Konsultan IT untuk E-budgeting

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menjelaskan kontrak konsultan IT yang dipercaya menjalankan sistem e-budgeting. Honor keempat konsultan IT tersebut dibayar menggunakan APBD DKI melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan, ketika mengetahui ada penerapan sistem e-budgeting, pihaknya mencari tahu kota mana yang telah menerapkan sistem tersebut. Hingga akhirnya diketahui Kota Surabaya yang telah menerapkan sistem tersebut.

Selanjutnya Pemprov DKI memercayakan BPKAD untuk memegang sistem e-budgeting tersebut."Kita percayakan tenaga ahlinya kepada Gagat Sidi Wahono beserta beberapa temannya. Kita membayar mereka dengan sistem honor menggunakan APBD melalui BPKAD sejak 2013 lalu," terang Ahok di Balai Kota, Kamis (12/3/2015).

Menurut Ahok, Gagat bersama tiga temannya harus memberitahu sistemnya bagaimana dan yang memegang sistem adalah Pemprov. "Jadi kasarnya, sistem e-budgeting yang bikin itu BPKAD. Cuman mengundang tenaga ahli," tambah Ahok.

Ahok menuturkan, para konsultan ini memberi tahu kita bagaimana cara mengisi e-budgeting tersebut. "Jadi kita bayar tenaga ahli Gagat dan tiga temannya. Bukan kita bayar sistemnya," ucap Ahok.