Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Ini Kata Gubernur Jawa Tengah Soal Ahok vs DPRD
Ini Kata Gubernur Jawa Tengah Soal Ahok vs DPRD
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut angkat bicara mengenai perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI terkait pembahasan APBD tahun 2015.
Jika Ahok dan DPRD terus bersitegang, maka rakyat yang rugi. Politikus PDI Perjuangan ini yakin jika terus saling ngotot maka persoalan tidak akan kunjung selesai.
"Ini kan perkelahian elite namanya. Rugi semua, rakyat enggak dapat apa-apa. Satu marah-marah ke dewan (Ahok), satu (DPRD) marah-marah ke gubernur," kata Ganjar di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2015).
Untuk menyelesaikan ketegangan antara Ahok dengan DPRD maka harus dilakukan musyawarah bersama. Meskipun sempat gagal, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus memfasilitasi pertemuan lanjutan.
Dia menyarankan Ahok supaya menggunakan keputusan MK No. 35 Tahun 2013, kemungkinan besar DPRD DKI akan memahami. Tidak hanya itu, jika ada usulan masyarakat melalui dewan harus dicek langsung kelapangan.
"Kami pengalamann di Jawa Tengah kita kumpulkan, kita verifikasi betul ke lapangan. Ini enggak sesuai, sorry kita coret. Kamu ganti lagi. Jadi itu betul-betul aspirasi," tegasnya.
Jika Ahok dan DPRD terus bersitegang, maka rakyat yang rugi. Politikus PDI Perjuangan ini yakin jika terus saling ngotot maka persoalan tidak akan kunjung selesai.
"Ini kan perkelahian elite namanya. Rugi semua, rakyat enggak dapat apa-apa. Satu marah-marah ke dewan (Ahok), satu (DPRD) marah-marah ke gubernur," kata Ganjar di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2015).
Untuk menyelesaikan ketegangan antara Ahok dengan DPRD maka harus dilakukan musyawarah bersama. Meskipun sempat gagal, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus memfasilitasi pertemuan lanjutan.
Dia menyarankan Ahok supaya menggunakan keputusan MK No. 35 Tahun 2013, kemungkinan besar DPRD DKI akan memahami. Tidak hanya itu, jika ada usulan masyarakat melalui dewan harus dicek langsung kelapangan.
"Kami pengalamann di Jawa Tengah kita kumpulkan, kita verifikasi betul ke lapangan. Ini enggak sesuai, sorry kita coret. Kamu ganti lagi. Jadi itu betul-betul aspirasi," tegasnya.
(whb)
Explore More