FITRA Desak KPK Segera Usut Anggaran Siluman APBD DKI
FITRA Desak KPK Segera Usut Anggaran Siluman APBD DKI
A
A
A
JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan anggaran siluman di APBD DKI.
"Kami minta KPK segera menangkap begal anggaran pengadaan UPS yang merugikan negara pada tahun 2014 dan 2013," ujar Manajer Advokasi-Investigasi FITRA, Apung Widadi, di kantornya, Selasa (3/3/2015).
Menurutnya, KPK harus menangani persoalan dana siluman dan perlu dijelaskan duduk perkara kekisruhan yang terjadi soal pengesahan anggaran APBD itu. (Baca: Sambangi KPK, Ahok Laporkan Soal Dana Siluman)
"Harus dijelaskan agar tidak terjadi gelombang di masing-masing pihak. Jangan KPK menjadi alat untuk menakuti DPRD," tuturnya.
Terkait anggaran siluman, terang Apung, Pemprov Jakarta harus menginventariskan dan membatalkan anggaran tersebut. "Itu kan belum disahin. Dicoret saja," terangnya.
Lebih baik, lanjut Apung, anggaran tersebut dialokasikan kepada sektor yang membutuhkan seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan banjir.
"Kami minta KPK segera menangkap begal anggaran pengadaan UPS yang merugikan negara pada tahun 2014 dan 2013," ujar Manajer Advokasi-Investigasi FITRA, Apung Widadi, di kantornya, Selasa (3/3/2015).
Menurutnya, KPK harus menangani persoalan dana siluman dan perlu dijelaskan duduk perkara kekisruhan yang terjadi soal pengesahan anggaran APBD itu. (Baca: Sambangi KPK, Ahok Laporkan Soal Dana Siluman)
"Harus dijelaskan agar tidak terjadi gelombang di masing-masing pihak. Jangan KPK menjadi alat untuk menakuti DPRD," tuturnya.
Terkait anggaran siluman, terang Apung, Pemprov Jakarta harus menginventariskan dan membatalkan anggaran tersebut. "Itu kan belum disahin. Dicoret saja," terangnya.
Lebih baik, lanjut Apung, anggaran tersebut dialokasikan kepada sektor yang membutuhkan seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan banjir.
(ysw)
Explore More