DPRD Tidak Akan Mudah Gulingkan Ahok

JAKARTA - Konflik antara DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok semakin meruncing.

DPRD menyerang Ahok melalui penggunaan hak angket atau penyelidikan untuk menelusuri dugaan penyimpangan prosedur pengesahan APBD DKI Jakarta 2015.

Sebaliknya, Ahok menyerang DPRD dengan melaporkan dana siluman sebesar Rp12, 1
triliun dalam APBD DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peneliti politik IndoStrategi Pangi Syarwi Chaniago mengatakan kendati menggunakan hak angket, DPRD tidak akan mudah melengserkan Ahok.

"Karena Ahok dipilih secara langsung oleh rakyat dan jelas legitimasinya kuat," kata
Pangi kepada Sindonews, Sabtu 28 Februari 2015 malam.

Menurut dia, DPRD akan berhadapan dengan rakyat jika memaksakan kehendak untuk
memakzulkan Ahok. "DPRD akan berurusan langsung dengan rakyat atau people power," ujar Pangi.

Dia menilai langkah Ahok membongkar dugaan dana siluman dalam APBD 2015 sebesar Rp12, 1 triliun sudah tepat.

Menurut dia, semangat Ahok melakukan upaya transparansi anggaran melalu sistem e-budgeting harus didukung semua pihak.

"Semangat e- budgeting Ahok harus kita dukung bersama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good governance," tutur Dosen ilmu politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Kendati demikian, dia menyayangkan sikap Ahok yang tidak berkoordinasi dengan DPRD
sebelum mencoret dan memasukkan draf baru RAPBD ke Kementerian Dalam Negeri.

"Namun substansial yang perlu kita sadari bersama adalah jangan sampai hak angket
disalahgunakan sebagai bumper melindungi anggota DPRD melakukan korupsi APBD,"
tuturnya.