Ahok: Tanpa APBD, Pembangunan di Jakarta Tetap Jalan

JAKARTA - Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD terkait polemik APBD DKI 2015 terus bergulir. Ahok pun mengancam tidak akan menggunakan APBD bila DPRD mengutak-atik program yang sudah masuk dalam e-budgeting.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu Ahok menegaskan tidak akan menggunakan APBD jika DPRD mengutak-ngatik program kegiatan yang sudah masuk dalam sistem e-budgeting. Mantan Bupati Belitung Timur itupun akan memanfaatkan sumbangan dari perusahaan swasta.

Sumbangan swasta pun kini mulai bergulir, pada Rabu 18 Februari lalu, Pemprov DKI mendapatkan bantuan sebesar Rp7 miliar dari salah satu perusahaan swasta."Kami meminta uang itu langsung dibelikan barang berupa genset saja. Kalau cash kami sudah repot, belum masalah APBD. Jadi kami mending langsung dapat barangnya, nanti BPKD akan catat kalau barang itu aset Pemprov," kata Ahok Kamis 19 Februari kemarin.

Dana bantuan Rp7 miliar itu seluruhnya akan diterima dalam bentuk genset sebagai salah satu upaya penanggulangan banjir, Genset itu akan dipergunakan untuk membantu operasional 450 pompa air. Pengadaan genset ini sangat penting agar ketika banjir tiba tidak terpengaruh dengan pemadaman listrik.

Selain mendapatkan sumbangan tersebut, kata Ahok, DKI juga akan mendapatkan sumbangan bus sebanyak 10 unit pada Juni mendatang. Hal itu memperjelas jika Ahok berusaha keras membuktikan kepada dewan jika dirinya mampu membangun Jakarta tanpa APBD.

"Kami saat ini menggunakan sistem e-budgeting. Artinya setiap dokumen tidak perlu ada tanda tangan Ketua DPRD yang selama ini dinilai menjadi masalah dalam penyerahan APBD ke DKI. APBD sendiri kan sudah disahkan. Kita lihat saja nanti hasil dari tim supervisi Kemendagri saat ini tengah menyelaraskan pandangan DPRD dan pandangan Pemprov soal APBD. Tanpa APBD saya yakin kita bisa," ungkapnya.