Sekolah di Jakbar Akan Dilengkapi Power Bank 120 Ribu Watt

JAKARTA - Sebanyak 25 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Kejuruan di Jakarta Barat memiliki power bank (alat penyimpan energi) berkapasitas 120 ribu watt. Total biaya untuk pengadaan alat tersebut sebesar Rp151 miliar.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Menengah Jakarta Barat Alex Usman mengatakan, kegunaan power bank itu untuk perlengkapan praktik laboratorium dan komputer, In Focus serta pemasangan AC dan sebagainya di setiap kelas.

Gedung sekolah saat ini membutuhkan daya listrik sebesar 200 ribu watt, sementara listrik yang tersedia saat ini sekitar 100 ribu Watt.

Akibatnya, banyak fasilitas penunjang yang sudah diadakan tidak terpakai. Untuk itu dibutuhkan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang juga berfungsi ketika listrik dari PLN mengalami pemadaman.

"UPS ini sama saja dengan power bank, jadi listrik dari PLN yang ada sekarang akan ditambah dengan daya listrik UPS. Dengan begitu selain listrik bertambah, alat-alat yang ada juga tidak cepat mengalami kerusakan," katanya di Pemkot Jakarta Barat, Jumat 21 November 2014.

Alex menjelaskan, pengadaan 25 alat yang dipasang pada masing-masing satu gedung sekolah itu masuk dalam ABDP 2014 sebesar Rp151 miliar, yang cair pada 10 November lalu dan baru ditandatangani kontraknya pada Kamis 20 November 2014.

Sedangkan sisa waktu pemasangan ini sekitar 20 hari ke depan. Meski demikian Alex tetap yakin proyek itu akan selesai pada 15 Desember 2014 mendatang. Karena, rekanan hanya tinggal pasang alat tersebut di setiap gedung sekolah.

"Ini kan hanya tinggal meletakkan saja, barangnya sudah jadi, tinggal dipasang saja oleh para rekanan. Tentunya pasti akan ada uji tes barang tersebut sebelum kami bayar. Apabila tidak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani rekanan, kami tidak akan membayarnya," katanya.

Pengadaan UPS tersebut, kata Alex, merupakan pengadaan terakhir dari 109 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp570 miliar. Menurutnya, dari anggaran tersebut, pihaknya mampu menyerap hingga 99 persen.

Hal itu lantaran hanya dua kegiatan yang ditolak oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) DKI Jakarta, yakni pengadaan tenaga keamanan dan jasa sekolahan. Dia pun berharap, agar mutu pendidikan semakin baik dengan terserapnya semua anggaran itu.

"Anggaran yang kami kembalikan sebesar Rp77 miliar, sisanya sudah kami gunakan dan semua sedang tahap penyelesaian. Selain perbaikan gedung sekolah, anggaran tersebut juga digunakan untuk segala fasilitas mulai dari AC hingga tekhnologi komputer, laboratorium dan sebagainya," tuturnya.