Fraksi PDI-P Anggap Fatwa MA Jalan Terbaik
A
A
A
JAKARTA - Fraksi PDIP menilai Fatwa Mahkamah Agung (MA) soal pengangkatan Ahok jadi gubernur lebih baik dibandingkan harus berspekulasi.
"Jalan lebih bagus memang Fatwa ke MA, jadi kita mendapatkan pengarahan," ujar Ketua Fraksi PDIP, Jhonny Simanjuntak saat dihubungi Sindonews, Kamis (23/10/2014).
Jhonny mengatakan dirinya atau partainya tidak ingin berspekulasi atau berpihak pada satu UU. Menurutnya lebih baik bertanya kepada penegak hukum tertinggi yaitu Mahkamah Agung.
"Jangan kecenderungan kemana-mana, kan ada aturan main. Kami sebagai DPRD kan harus ada kebijakan yang berpijak UU. Nah cuma kan sekarang ada Perppu ada juga UU Kekhususan DKI, makanya kami minta Fatwa MA," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengharapkan MA mengeluarkan fatwa mengenai UU mana yang akan dipakai untuk pengangkatan Ahok sebagai gubernur definitif, apakah Perppu No. 1 Tahun 2014 atau UU No. 29 Tahun 2007 mengenai Pemprov DKI.
"Jalan lebih bagus memang Fatwa ke MA, jadi kita mendapatkan pengarahan," ujar Ketua Fraksi PDIP, Jhonny Simanjuntak saat dihubungi Sindonews, Kamis (23/10/2014).
Jhonny mengatakan dirinya atau partainya tidak ingin berspekulasi atau berpihak pada satu UU. Menurutnya lebih baik bertanya kepada penegak hukum tertinggi yaitu Mahkamah Agung.
"Jangan kecenderungan kemana-mana, kan ada aturan main. Kami sebagai DPRD kan harus ada kebijakan yang berpijak UU. Nah cuma kan sekarang ada Perppu ada juga UU Kekhususan DKI, makanya kami minta Fatwa MA," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengharapkan MA mengeluarkan fatwa mengenai UU mana yang akan dipakai untuk pengangkatan Ahok sebagai gubernur definitif, apakah Perppu No. 1 Tahun 2014 atau UU No. 29 Tahun 2007 mengenai Pemprov DKI.
(ysw)