Kompensasi Tak Sesuai NJOP, Warga Duga Ada Oknum Bermain

JAKARTA - Warga ogah menerima uang ganti rugi jika tidak sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Warga menduga ada oknum yang sengaja memotong uang kompensasi itu.

"Dahulu katanya sesuai NJOP dan Pajak Bumi Bangunan. Tapi nyatanya enggak sesuai dengan itu. Berarti kan ada pemotongan," ujar Nuraini, salah seorang pemilik bangunan yang berada di depan fly over Jalan Fatmawati RT 01/08, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, kepada Sindonews, Rabu (3/9/2014).

Dia juga mengakui, Pemda telah memberikan surat pemberitahuan sebelumnya kepada dirinya sebanyak dua kali. "Terakhir diberikan pada tiga hari yang lalu," katanya.

Bangunan yang dihuni Nuraini dan Darso, suaminya itu, merupakan warisan dari orang tuanya dan bersertifikat resmi.

"Bangunan ini warisan dari orang tua. Dengan luas tanah 91 meter. Saya sendiri menempati bangunan ini sejak kecil. Usaha tambal ban sendiri baru dijalani selama 18 tahun," kata pria kelahiran 1961 silam.

Meski dirinya akan pindah ke Pamulang II, tetapi belum memiliki rencana untuk membuka usaha lagi. Karena tempat yang akan ditempatinya tidak strategis untuk membuka usaha.

Sementara, Hery, salah seorang pemilik ruko di lokasi yang akan digusur meminta ganti rugi sesuai dengan kesepakatan. Heri mengaku belum menemukan jalan tengah mengenai dana kompensasi.

"Kalau memang sudah dibayar sama pihak terkait, dan setuju dengan harga penggantian, saya akan konfirmasikan pada pengontrak dan memintanya untuk pindah," ungkapnya.

Sejauh ini dia mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta dan tidak ingin menghalangi proses penertiban guna proyek MRT itu.

"Tidak ada masalah jika ini untuk kepentingan publik. Toh nanti yang kena imbasnya (manfaat pembangunan Monorel) juga masyarakat setempat," tuturnya.