Tak Ada Kontrol, Program KJP Amburadul

JAKARTA - Tidak adanya kontrol dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat program Kartu Jakarta Pintar (KJP) amburadul. Pasalnya tak sedikit penerima KJP ternyata adalah warga mampu.

Menurut Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali, pelaksanaan KJP belum maksimal sehingga perlu dilakukan banyak evaluasi. Program ini sebenarnya bagus, namun saat pelaksanaannya di lapangan kurang kontrol.

Selama ini, lanjutnya, Pemprov DKI tidak jelas menentukan siapa saja pelajar yang berhak menerima KJP. Ukuran untuk pelajar yang berhak menerima tersebut seperti apa, belum jelas.

"Kontrol orang yang berhak menerima itu ukuran apa? untuk menetapkan dia itu miskin dengan keterangan orang tidak mampu dari RT sampai lurah seperti apa? itu yang jadi dasar pokok penerima kartu," katanya saat dihubungi, Senin (16/6/2014).

Dengan permasalahan tersebut, program KJP ini perlu dikaji ulang. Mislnya ukuran miskin seperti apa, pelu dijabarkan secara detail.

"Kontrol penggunaannya lemah, begitu juga harus ada laporan jelas dan sistem secara benar. Makannya, harus dikaji ulang,” tutupnya.